Home / Berita Tokoh / Aktivis Mahasiswa (KMHDI) Mega Proyek Gubernur SUMSEL di Keramasan Dinilai Tidak Tepat Sasaran.

Aktivis Mahasiswa (KMHDI) Mega Proyek Gubernur SUMSEL di Keramasan Dinilai Tidak Tepat Sasaran.

Palembang-Menurut I Wayan Darmawan (Demisioner Ketua KMHDI SUMSEL) bahwa pembangunan komplek perkantoran yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi belum menjadi kebutuhan mendesak, melihat kondisi perkantoran masih sangat memadai. Pembangunan di keramasan sampai hari ini sudah sampai pada tahap penimbunan lahan seluas 40 hektar dengan menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 166.087.200.000.

“Kalau kita melihat proses pemindahan ini sangat tergesa-gesa,setelah diketok palu dan masuk APBD 2020 sampai ditimbunnya lahan di kramasan masyarakat Sumatera Selatan belum tahu seperti apa Master Plant dan bangunan apa yang akan didirikan di lahan tersebut,” ujarnya, Senin (15/2/2021).

Wayan Darmawan menambahkan, melihat kondisi hari ini yang masih pandemi Covid-19 dan merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 TENTANG PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL, KEDUA c. (6) pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya. yang artinya bahwa pemindahan dan rencana pembangunan ini masih bisa ditunda dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

Menyoroti kinerja Gubernur SUMSEL yang kami lihat tidak memiliki visi kedepan untuk menyelesaikan persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat di sumatera selatan. Pemindahan perkantoran ini bahkan tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) gubernur selama masa jabatannya namun ini justru berbanding terbalik dengan statment beliau bahwa pemindahan ini akan rampung tahun 2023. Kata demisioner Ketua KMHDI Sumsel ini.

“Proyek ini seolah dikebut dan cendrung dipaksakan oleh Gubernur ditengah kondisi dan gejolak yang ada dimasyarakat sampai akhir masa jabatannya nanti. Masyarakat sejatinya sedang menunggu kebijakan dan terobosan dari pemerintah daerah untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dan masyarakat untuk segera bangkit dari kondisi ekonomi yang terpuruk. “ tutupnya.

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Soroti Penampungan Minyak Ilegal, Yulian Gunhar Berharap Pemangku Kebijakan Bisa Lebih Agresif untuk Menindak Oknum

Komline, Jakarta- Kebakaran hebat yang melahap habis 11 rumah, 3 mobil dan 2 motor warga, …

%d bloggers like this: