Alex Noerdin Tanggapi Tambang Batu Bara Longsor di Muara Enim :Sudah Tahu Ilegal Kenapa Tak Dilarang
Komline, Jakarta- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noedin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali terjadinya insiden hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa pada tambang ilegal.
“Ini sebagai bukti, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Sudah tahu ilegal kenapa tidak dilarang, barangkali dalam satu dua hari ini saya bakal mendahului ke sana.
Sekaligus berempati kepada keluarga para korban,” sebut Alex disela- sela tasyukuran HUT partai Golkar ke 56 di DPD Golkar Sumsel, Rabu (21/10/2020) malam.
Ia pun selaku pimpinan komisi yang salah satunya membidangi masalah pertambangan, akan melaporkan permasalahan tersebut ke rapat komisi VII untuk dapat ditindaklanjuti.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, turut menyuarakan keprihatinannya.
“Keberadaan illegal mining atau tambang ilegal ini merugikan daerah karena tidak berkontribusi terhadap PAD. Tapi disisi lain harus diakui kewengannya masih ada di pusat dalam hal ini Kementerian ESDM,” ungkap Anita.
Ditambahkan ketua harian DPD Golkar Sumsel, ketidakmampuan dari provinsi untuk melakukan penindakan, karena masih sentralistiknya tanggungjawab di pusat, dan ini sebetulnya sudah berulangkali di suarakan. Agar pengelolaan dan pengawasannya dikembalikan kepada daerah.
“Harusnya sebelum terbitnya izin usaha penambangan harus dibuat jaminan untuk mereklamasi lahan eks tambang dari pengusaha, apakah akan dijadikan sebagai tempat wisata dan lainnya,” pungkasnya.
11 warga tewas akibat longsornya tambang batu bara di Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Muara Enim.
Ketua komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho mengaku turut berduka cita adanya warga yang menjadi korban, dan diharapkan kedepan hal itu tidak terulang lagi.
“Atas kejadian ini, agar pemerintah dan instansi terkait mengambil tindakan tegas, agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini,” kata Ridho saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Anggota komisi IV DPRD Sumsel David Harianto Aljufri menambahkan, jika selaku wakil rakyat pihaknya menyayangkan adanya kejadian itu, apalagi jumlah yang meninggal lebih dari 10 orang pekerja.
“Kita mendesak Pemda (Muara Enim) untuk segera ambil sikap atas kejadian ini. Pemda dan instansi terkait lainnya dalam hal ini kepolisian untuk berkoordinaai mengusut tuntas atas kejadian ini,” bebernya.
Ditambahkan politisi Golkar ini, harusnya jika tambang itu ilegal, baik pemerintah dan kepolisian melakukan langkah- langkah persuasif atau pendekatan untuk tidak dilanjutkan.
“Yang jelas, kalau ini memang sudah ada larangannya pasti ini ilegal, dan kami akan turun kelapangan segera,” pungkasnya.
