Home / Berita Tokoh / Bambang: Pak Herman Deru ini Gubernur Sumsel Yang Tidak Ada Jiwa Leadership Problem Solving

Bambang: Pak Herman Deru ini Gubernur Sumsel Yang Tidak Ada Jiwa Leadership Problem Solving

Komline,Palembang-Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan terus memberikan tanggapannya terhadap kebijakan dan kinerja yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru .

Beredarnya surat himbauan Gubernur Sumsel tentang peringanan biaya kuliah bagi mahasiswa banyak menuai kritikan, salah satunya dari Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Tata Negara UNSRI, Bambang Irawan SH yang juga menjabat ketua umum BADKO HMI SUMBAGSEL saat di temui di Sekretariat di Jl. Griya Rossa no 3465 Lemabang Palembang.1/6/2020 .

“Menurut peraturan kepala arsip Nasional nomor 2 Tahun 2014, surat yang dikeluarkan Gubernur Sumsel mengenai keringanan biaya kuliah mahasiswa itu hanya bersifat sebagai alat komunikasi kedinasan beliau berupa bentuk pemberitahuan ke pihak luar. Statusnya tidak mengikat. Tentu pihak luar tersebut boleh menjadikan itu pertimbangan juga tidak”  ujar Bambang Irawan.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dalam konsep negara hukum dan kaca mata hukum tata negara maka surat edaran himbauan Gubernur Sumsel bukanlah kebijakan yang mengikat.

“Surat edaran himbauan yang di keluarkan oleh Pemerintah Eksekutif, pada dasarnya ialah salah satu bentuk dari aturan kebijakan yaitu Produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schriftelijk beleid” atau menampakkan ke luar suatu kebijakan tertulis namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut” Jelas Bambang

Dalam perspektif teori hukum administrasi Negara, sambung Bambang. Memang pemerintah eksekutif diberikan hak untuk fries ernessen.

“Namun saya berkesimpulan mengenai Surat tersebut kedudukannya lemah, jatuhnya begini, seakan-akan gubernur Sumsel itu mahasiswa yang mengajukan keringan biaya kuliah ke pihak kampus, jelas itu kebijakan penuh dari kampus dong untuk menangapi surat itu atau tidak sama sekali.” Ungkapnya

Tapi bila gubernur Sumsel itu paham dengan status dia sebagai kepala daerah, lanjut Bambang. dia juga diberikan hak untuk discretionary power dan droit function yaitu kekuasaan untuk menafsirkan (baik memperluas maupun mempersempit) sendiri mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat enusiatif, artinya surat himbauan itu mesti melampirkan juga rumusan- rumusan atau masukan tawaran solusi seperti apa dari Gubernur Sumsel agar pihak kampus bisa memberikan keringan biaya SPP untuk mahasiswa di masa pandemi covid-19 ini, jangan hanya selembar himbauan saja, justru dengan selembar surat itu kemarin kelihatan betul kalau Gubernur Sumsel tidak ada jiwa leadership problem solving.” Tutup Bambang.

(HD)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Anggota MPR RI Sri Meliyana Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Dengan Kader Posyandu Kabupaten Lahat

Lahat – Anggota MPR RI Sri Meliyana asal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II menggelar …

%d bloggers like this: