Home / Peristiwa / Bawaslu: Kita Mau Progresif Kemudian Mentok Di Undang-undang

Bawaslu: Kita Mau Progresif Kemudian Mentok Di Undang-undang

Komline, ­­­­Jakarta– Kamis (24/9) KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. PKPU itu menggantikan PKPU 6/2020 yang sebelumnya mengizinkan peserta pilkada menggelar konser dan kegiatan pengumpulan massa lainnya selama masa kampanye.

PKPU baru tersebut belum memberi sanksi tegas, seperti di antaranya diskualifikasi bagi pasangan calon yang melanggar protokol pencegahan Covid-19. Padahal pemerintah sebelumnya sepakat perlu ada sanksi tegas. PKPU 13/2020 antara lain hanya mengatur sejumlah sanksi dalam lima pasal baru. Sanksi bervariasi mulai dari teguran tertulis hingga pelaporan ke polisi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut pemberian sanksi terhadap para pelanggar selama gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terbentur undang-undang.

Dia mengaku pihaknya ingin sanksi dapat diberikan lebih tegas, namun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 yang baru diterbitkan per hari ini Kamis (24/9), belum memberi kewenangan terhadap Bawaslu.

Beleid yang dimaksud Afif adalah UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Terus terang saja, undang-undang yang kita pakaikan memang sama. PKPU menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, banyak hal yang kita mau progresif kemudian mentok di undang-undang,” ujar Afif dalam diskusi daring membahas kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi, Kamis (24/9).

Padahal, menurut Afif, pemerintah pusat idealnya dapat mengeluarkan Perppu baru agar Bawaslu dapat memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan yang baru-baru ini santer mendapat kritik lantaran berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19).

Selain itu, Afif berharap masyarakat bisa berbagi peran agar pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 tidak berpotensi menimbulkan sejumlah masalah baru. Ia juga mewanti-wanti peserta pilkada, baik partai politik maupun para pasangan calon menyadari pilkada kali berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19.

“Bagi peserta, saya kira juga kita bisa mengambil peran untuk kemudian menyadari situasi yang tidak mungkin dilakukan seperti pilkada di saat belum ada wabah,” kata Afif.

Wacana penerbitan Perppu baru soal pelaksanaan pilkada sebelumnya sempat dilontarkan KPU. Perppu itu diharapkan salah satunya mengatur konser kampanye Pilkada Serentak 2020 digelar secara virtual.

“Kampanye dalam bentuk lain, rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, perlombaan, sosial sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Pasal 63 ayat (1) huruf g hanya dibolehkan secara daring,” kata Pramono

 

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Sekjen PGK Ajak Pemuda Kalteng Jaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Komline, Jakarta- Sekertaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP-PGK) tiba di Kota …

%d bloggers like this: