Home / Kriminal / Cawabup OKU Johan Anuar Didakwa Pasal Berlapis Terkait Dugaan Korupsi Lahan Kuburan

Cawabup OKU Johan Anuar Didakwa Pasal Berlapis Terkait Dugaan Korupsi Lahan Kuburan

Komline, Jakarta- Calon Wakil Bupati (Cawabup) OKU Johan Anuar yang juga Wakil Bupati (Wabup) OKU Periode 2015-2020, terdakwa dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) tahun 2013, Selasa (22/12/2020) menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Dijelaskan JPU KPK, dalam perkara ini terdakwa diduga menaikan harga tanah untuk pengadaan lahan kuburan dengan cara meninggikan nilai penjualan dengan cara, yakni lokasi lahan yang diajukan untuk pengadaan TPU dibuat solah-olah memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tertinggi, yaitu berlokasi di pinggir Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur OKU.

“Padahal kenyataannya lokasi tanah tersebut berada masuk ke dalam yang jaraknya sekitar 3 Km dari Jalan Ahmad Yani OKU. Selain itu tanah tersebut miring sekitar 40 derajat hingga 60 derajat. Bukan hanya itu pengadaan TPU ini sejak perencanaan sampai penyerahan hasil pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga Pemkab OKU tidak memiliki penguasaan fisik dan yuridis serta tanah tidak dapat difungsikan sebagai TPU. Oleh karena itu dalam perkara ini terjadi kerugian negara sebesar Rp 5.700.000.000 atau Rp 5,7 miliar,” pungkasnya.

Dalam sidang yang digelar secara virtual tersebut, terdakwa di dakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal berlapis.

JPU KPK, Rikhi Benindo Maghaz saat membacakan dakwaan di persidangan mengatakan, dalam perkara ini terdakwa Johan Anuar yang pada tahun 2013 lalu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU bersama-sama dengan Umirtom yang saat itu menjabat Sekda OKU (sudah divonis), Akhmad Junaidi selaku Asisten Pemerintahan Setda OKU (sudah divonis), Najamudin selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) OKU (sudah divonis) serta warga sipil Hidirman alias Hidir (sudah divonis), telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas ±10 Ha di Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU.

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Erma Suharti SH MH menutup persidangan dan akan membuka persidangan pada tanggal 5 Januari 2020.

“Sidang akan kita buka kembali Selasa 5 Januari, dengan agenda keterangan saksi-saksi,” ungkap Hakim.

Sementara itu, Titis Rahmawati selaku Kuasa Hukum terdakwa Johan Anwar mengatakan, jika dakwaan yang dibacakan JPU KPK di persidangan tanpa dilengkapi bukti yang jelas.

“Dakwaan JPU tanpa bukti jelas dan masih asumsi saja. Selain itu, masih katanya-katanya saja. Jadi, nanti kita buktikan dalam persidangan saksi. Selain itu, kasus ini sebenarnya telah ditutup karena terdakwa lainnya kan telah divonis dan menjalani hukuman. Akan tetapi, kasus ini kembali diangkat menjelang Johan Anuar maju di Pilkada OKU, dari itulah masyarakat tentunya bisa menilainya sendiri,” tandasnya.

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Ditreskrimum Polda NTB Tangkap Pembuat Surat Hasil Rapid Test Palsu

Komline, Jakarta- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB menangkap tersangka pemalsu surat keterangan bebas …

%d bloggers like this: