Home / Berita Tokoh / DANA 23M UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI LAHAT ATAU UNTUK PEJABAT ?

DANA 23M UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI LAHAT ATAU UNTUK PEJABAT ?

Bencana Covid-19 bukan hanya menyerang Jakarta dan sekitarnya tapi Indonesia termasuk Kabupaten Lahat Sumatera Selatan , sama dengan kota lainnya Lahat juga menggolontorkan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar 23M, akan tetapi kebenaran perihal besarnya anggaran ini masih belum jelas jumlah maupun realisasinya.

Beranjak dari hal diatas saya selaku Kabid Advokasi Hukum dan HAM Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (GEMAPELA) bermaksud memintakan informasi dan data ke BPBD selaku sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang di atur melalui Surat Keputusan (SK) BUPATI LAHAT nomor 013/08/KEP/BPBD/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kab.Lahat, tepat di lampiran 2 bahwa tugas Sekretariat adalah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19.

Berbagai spekulasi mulai bermunculan perihal OPD penerima dana 23M, salah satunya Dinas Pertanian dengan dalih pemulihan ekonomi Desa di tengah Pandemi. Dinas pertanian membagikan bibit jagung kepada 45 kelompok tani (Poktan) di 15 Kecamatan di kabupaten Lahat dengan dana senilai 2,3M, hal ini jelas menjadi pertanyaan bagi masyarakat khusunya Gemapela terhadap simpang siurnya pemberitaan perihal dana covid ini. Apakah iya 2,3M hanya mampu membantu 45 Poktan saja yang terdampak covid-19. Ini menjadi contoh kecil dari ketidak jelasannya penggunaan dana penanganan Covid tersebut.

Terlebih saat di mintai informasi dan data melalui surat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak bisa menjelaskan rincian realisasi dana 23M tersebut. BPBD mengatakan “kalau ingin tau laporan detail dapat meminta ke lembaga resmi dalam hal ini seperti Inspektorat dan BPK atau BPKAD dan untuk global dapat di berikan atau di akses di info covid 19 di Kominfo”. Sangat di sayangkan ketika jawaban dari BPBD selaku sekretariat yang jelas fungsinya tidak bisa menjelaskan, lantas siapa yang mampu menjelaskan serta mempertanggung jawabkan Dana yang sangat fantastis tersebut.

Budaya saling tuduh saling lempar menjadi alat bagi pemerintah untuk menutupi kesalahan apalagi urusan Rupiah semua pasti lepas tangan jika dimintai keterangan serta pertanggung jawaban.

Belum lagi masalah outbound yang berujung malapetaka kasus ini tak kunjung menemui titik terang dari misteri meninggalnya “Dua pejabat” Lahat, izin perjalanan dinas bagi ASN dan “pendanaan” yang di gunakan, semua tidak jelas serta tidak bisa di pertanggung jawabkan secara tegas dan lantang oleh Cik ujang selaku Bupati sekaligus ketua tim gugus tugas Kabupaten Lahat. Bisa jadi dana outbond dilanggar dari 23M.

Maka Kami menuntut pemerintah kabupaten Lahat bersikap transparan perihal anggaran 23M untuk penanganan Covid-19, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya sehingga menimbulkan persepsi negatif, karena negara kita sedang dikepung bencana, rakyat butuh Cahaya yang menerangi bukan memerangi ditengah pandemi.

Oleh Hendro Juniarto

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Langgar AD/ART, Haris Pertama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI

Komline, Jakarta- Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama dicopot dari jabatannya melalui …

%d bloggers like this: