Home / Berita Tokoh / Darurat Pemilihan Anggota BPK RI, Solidaritas Selamatkan BPK Gelar Aksi Keprihatinan*

Darurat Pemilihan Anggota BPK RI, Solidaritas Selamatkan BPK Gelar Aksi Keprihatinan*

Link Banner

Komline,Jakarta – Kalangan masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Selamatkan BPK #SaveBPK melakukan aksi keprihatinan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 September 2019 malam. Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas situasi seleksi calon Anggota BPK RI yang saat ini dalam situasi “darurat”.

Solidaritas Selamatkan BPK merupakan elemen publik yang fokus mencermati dan mengawasi jalannya seleksi calon Anggota BPK. Pada prosesnya, ternyata terdapat banyak dugaan pelanggaran yang berakibat fatal pada pemilihan Anggota BPK periode 2019-2024.

“Situasi darurat ini bermula dari manuver Komisi XI DPR yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU dan Tatib DPR, yaitu melakukan pemangkasan jumlah pendaftar melalui penilaian makalah. Padahal, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme seperti itu. Wajar apabila manuver tersebut mendapat respon dari masyarakat. Bahkan di internal DPR sendiri terdapat perbedaan pendapat,” kata Juru Bicara Aksi, Abraham.

Situasi darurat yang dimaksud karena waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan Anggota BPK terpilih sangat mepet. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) UU BPK, DPR harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK. Itu artinya, tanggal 16 September 2019 DPR sudah harus menetapkan Anggota BPK terpilih, karena Kepres Anggota BPK periode 2014-2019 dikeluarkan pada 15 Oktober 2014.

Sementara itu, di sisi lain DPR memerlukan pertimbangan dari DPD RI sebagai salah satu syarat sah untuk menetapkan Anggota BPK. Diketahui, sampai dengan Jumat tanggal 13 September ini belum ada tanda-tanda DPD akan melakukan uji kepatutan. Surat dari Pimpinan DPR RI justru merekomendasikan kepada DPD untuk melakukan uji kepatutan tanggal 16-18 September.

“Yang membuat pesimis, DPD konon menegaskan pihaknya akan melakukan uji kepatutan dengan syarat DPR tidak menetapkan Anggota BPK terpilih pada tanggal 16 September itu. Wajar juga bila DPD minta dihormati kewenangan konstitusionalnya,” tambah Abraham.

Dari kronologi tersebut, Solidaritas Selamatkan BPK menengarai ada dua kemungkinan yang bakal terjadi.

Pertama, DPR akan melakukan voting pada 16 September dan sekaligus paripurna penetapan Anggota BPK terpilih. Tetapi, jika pilihan tersebut dilakukan, jelas menegasikan pertimbangan dari DPD. Tanpa adanya pertimbangan dari DPD hal tersebut melanggar UUD 1945 Pasal 23F ayat (1).

Kedua, DPR akan menunggu DPD melakukan uji kepatutan sesuai jadwal yaitu tanggal 16-18 September. Jika pilihan ini diambil, maka kemungkinan voting dan penetapan Anggota BPK terpilih akan mundur. Konsekuensinya, DPR menabrak Pasal 14 Ayat (4) UU BPK, karena melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh UU, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK.

Ketiga, DPR akan meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan tujuan meminta “perpanjangan waktu” karena kegentingan yang memaksa. Sehingga pemilihan Anggota BPK nanti akan dilaksanakan oleh Anggota DPR periode baru.

Pertanyaannya, apakah kemungkinan tersebut akan diambil, mengingat penerbitan Perppu mesti memenuhi unsur-unsur sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 38/PUU-VII/2009?

(Red)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Total 14.400 Liter Air Bersih Telah Disalurkan KAMMI Lahat

Lahat – Organisasi kemahasiswaan Kabupaten Lahat KAMMI telah menyalurkan 14.400 air bersih kepada masyarakat Kabupaten …

%d bloggers like this: