Home / Peristiwa / Dua Tahun Herman Deru Gagal Wujudkan Reforma Agraria, KRASS : “Kami Bicara Dengan Data, Sumsel Nol Besar Penyelesaian Konflik Agraria”

Dua Tahun Herman Deru Gagal Wujudkan Reforma Agraria, KRASS : “Kami Bicara Dengan Data, Sumsel Nol Besar Penyelesaian Konflik Agraria”

Komline, ­­­­Jakarta– Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, Komite Reforma Agraria (KRASS) membeberkan permasalahan Agraria yang terjadi di Sumatera Selatan selama dua tahun kepemimpinan Gubernur Herman Deru, di Kantor KRASS, Jalan S. Parman, pada Kamis (24/9).

 

KRASS menilai bahwa Reforma Agraria merupakan bagian dari Nawacita Presiden Jokowi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.86 Tahun 2018 Tentang REFORMA AGRARIA. Dan siapapun yang tidak menjalankan berarti tidak patuh terhadap visi misi Presiden.

 

“Semua sudah lengkap dalam PP termasuk juga di dalamnya tujuan Reforma Agraria sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 bertujuan dalam menyelesaikan konflik Agraria. Dan tim Gugus Tugas Reforma Agraria sendiri pada tingkat Provinsi langsung dipimpin oleh Gubernur. Namun sayangnya di Sumatera Selatan perwujudan dari Reforma Agraria selama dua tahun kepemimpinan Herman Deru adalah Nol Besar !” Ujar Dede Chaniago selaku Sekjen KRASS.

 

Ia menambahkan bahwa konflik Agraria yang KRASS dorong sejak 10 Desember 2019 ada di 7 Kabupaten 1 Kota dan 10 kasus, sampai dengan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh Gubernur Herman Deru.

 

“Dua tahun menjabat sebagai Gubernur, nyatanya Herman Deru tidak bisa menyelesaikan satupun konflik Agraria. Kami bicara dengan data dan PP nomor 86 tahun 2018 dengan tegas kami nyatakan Nol Besar diimplementasikan oleh Gubernur sebagai bagian dari Reforma Agraria yaitu menyelesaikan konflik Agraria !” tegasnya.

 

Adapun konfik Agraria yang perjuangkan oleh KRASS meliputi :

 

  1. Kota Palembang: Konflik Tanah 32 hektar yang terletak di kota Palembang berada di daerah Labi-labi Maskarebet Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar berjumlah 521 KK dengan Timur Jaya Group.

 

  1. Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Babat Supat Desa Sumber Mulya 149 kk 298 hektar dengan PT. Hamita Utama Karsa (HUK).

 

  1. Kabupaten Muara Enim 2 kasus:
  2. Kecamatan Tanjung Agung Desa Tanjung Agung 671 hektar dengan PT. BUMI SAWINDO PERMAI dan PT. BUKIT ASAM (PERSERO).

 

  1. Kecamatan Lubay Desa Pagar Dewa, Sumber Mulya, Karang Agung, Karang Mulya 1414 hektar dengan PT.PN VII Beringin.

 

  1. Kabupaten OKU Timur Kecamatan Cempaka Desa Campang Tiga Ulu 1322 hektar dengan PT. LPI.

 

  1. Kabupaten OKI 2 kasus:
  2. Kecamatan Air Sugihan Desa Tirtamulya, Margatani, Dusun III Tepung Sari, 1600 hektar dengan PT. SAML

 

  1. Kecamatan Tulung Selpan dan Pangkalan Lampam Desa Riding, Jerambah Rengas, Tulung Seluang, Penangguan Duren dan Lebung Hitam dengan PT. BHP

 

  1. Kabupaten Lahat Kecamatan Pulau Pinang Desa Pagar Batu 180,36 hektar 181 kk dengan PT. ARTA PPRIGEL

 

  1. Kabupaten Muratara Kecamatan Nibung Permasalah masyarakat Suku Anak Dalam yang berkonflik dengan PT. LONSUM.

 

  1. Kabupaten Empat Lawang Desa Tanjung Kupang Baru dan Desa Sugi Waras dengan PT.SMS.
Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Sekjen PGK Ajak Pemuda Kalteng Jaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Komline, Jakarta- Sekertaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP-PGK) tiba di Kota …

%d bloggers like this: