Home / Seputar Daerah / Dugaan Nepotisme, Gubernur Herman Deru Dikritik Aktivis Sumsel

Dugaan Nepotisme, Gubernur Herman Deru Dikritik Aktivis Sumsel

Komline, Jakarta- Tindakan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mengangkat anggota keluarga menjadi pejabat di Pemerintah Provinsi Sumsel mendapat kritik pedas dari masyarakat. Apalagi kerabat yang diangkat bukan satu, tapi sampai belasan orang.

Ketua Komunitas Gerakan Rahmat Sandi Iqbal, mengingatkan Gubernur Herman Deru, bahwa pemerintah provinsi Sumsel bukan sebuah perusahaan keluarga, dimana managemennya bisa menempatkan para sanak dan kerabatnya saja.

“Saya nilai Gubernur Herman Deru hanya menciptakan Sumsel Maju untuk keluarga, bukan untuk rakyat. Banyak SDM di Sumsel yang berkualitas tapi kok hanya kerabat dekatnya yang dipilih jadi pejabat,” jelasnya dalam orasi yang digelar di depan kantor Gubernur Sumsel, Rabu (7/4).

Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI) Sukma Hidayat menyoroti kinerja Pemprov Sumsel, yang belum menunjukkan hasil. Dari data BPS, Sumsel masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia.

“Lihatlah hasil kinerjanya, Sumsel masuk 10 provinsi termiskin di Indonesia,” lontarnya.

Sementara Mukri dari SCW meminta DPRD Sumsel untuk gunakan sebagai fungsi kontrol ke Gubernur.

Kritikan pedas aktivis ditepis oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Edward Juliartha. Menurutnya sejauh ini Pemprov sudah melakukan rotasi sesuai dengan juklak dan juknis.

Dia mengatakan kalau ada yang menduduki karena unsur kedekatan, tentu dilihat dulu. Seleksi jabatan sudah melalui proses dan sesuai dengan prosedur. Tidak bisa asal mengatakan lolos karena unsur kedekatan.

“Ini merupakan kritik membangun, Pemprov tidak akan bisa kalau yang tidak sesuai, mereka sudah mengikuti beberapa tahapan dan buktinya ada beberapa stafsus yang tidak diteruskan,” tukasnya.

Meskipun demikian, para aktivis yang tergabung Komunitas Masyarakat Peduli Sumatera Selatan (KMPSS) juga memberikan kritikan pedas mengenai hal tersebut.

Menurut Ade Indra Chaniago dari Demokrasi Institute, Gubernur Herman Deru ini tidak kelihatan prestasinya, tapi sibuk membangun dinasti.

“Sumsel ini punya siapa, apa punya Herman Deru?,” ucapnya saat konferensi pers di Hotel Anugrah, Palembang, Selasa (6/4/21).

Ade Indra berujar, Sumsel ini provinsi bukan kabupaten. Dia mengatakan banyak sumber daya manusia yang handal, tapi kenapa yang diangkat banyak kerabatnya saja. Apa yang lain sudah tidak ada yang pantas dan patut.

“Jadi tidak ada alasan untuk mengutamakan keluarga, provinsi banyak kok SDM yang handal,” ungkapnya.

Selain itu, Direktur Sriwijaya Corruption Wacth (SCW) Mukri AS menilai jika dinasti birokrasi Gubernur Herman Deru ini dapat menciptakan sebuah kolusi dan nepotisme baru yang akan mengarah ke tindakkan korupsi.

“Jadi kami minta hilangkan lah dinasti birokrasi di Sumsel, dan ini sebagai wujud sayang kami kepada Sumatera Selatan,” terangnya.

Berikut beberapa nama kerabat Gubernur Herman Deru yang diangkat menduduki posisi strategis di Pemerintahan Provinsi Sumsel versi Demokrasi Institute:

1. Menantu Herman Deru: dr Syamsuddin Isaac (Plt Direktur RSUD Siti Fatimah)
2. Adik Herman Deru: dr Lady Kavotiner (Kepala RS Mata Palembang)
3. Adik Herman Deru: Mondya Boni (Kabid SMK Dinas Pendidikan Sumsel)
4. Ayuk Ipar Herman Deru: Nora Elisya (Kepala BKD Sumsel)
5. Adik Istri Herman Deru: Firnaz Lustian (Kepala UPTD Samsat Palembang)
6. Adik Istri Herman Deru: Lucky (Kepala Samsat I Palembang)
7. Kakak Istri Herman Deru: Yeni (Kabid PDLL Bapenda)
8. Ipar Istri Herman Deru: Yudha (Kabid DP3MD)
9. Ponakan Herman Deru: Noviar (Sekretaris PUBM)

Daftar Keluarga Herman Deru yang duduk di jabatan penting BUMN, Bupati dan anggota DPR RI:

1. Kaka Herman Deru: Edmar Piterdono (Komisaris PTBA)
2. Sepupu Herman Deru: Noversa (Komisaris Bank SumselBabel)
3. Adik Herman Deru: Bertu Merlas (Anggota DPR RI)
4. Anak Herman Deru: Percha Leanpuri (Anggota DPR RI)
5. Adik Herman Deru: Lanosin (Bupati OKU Timur)

Facebook Comments

Check Also

Revisi UU Otsus, Mendagri Tito Usulkan Pemekaran Wilayah di Papua Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Pusat

Komline, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pemekaran wilayah Papua dalam revisi UU …

%d bloggers like this: