Home / Berita Tokoh / Politik Dan Hukum / Dugaan Praktik Nepotisme Gubernur Herman Deru, MAKI Sumsel Angkat Bicara

Dugaan Praktik Nepotisme Gubernur Herman Deru, MAKI Sumsel Angkat Bicara

Komline, Jakarta- Sebalumnya, sebuah pesan barantai di Whatsapp Grup memuat daftar pejabat di Sumatera Selatan yang masih punya hubungan kekerabatan dengan Herman Deru (HD). Berikut bunyi pesan tersebut:

Yuk kita bikin Daftar KKN yg terjadi skrg:

1. Kakak Kandung HD, E. Piterdono, Komisaris PTBA
2. Ipar HD – Isteri E Piterdono, Nora Elisya, Kepala BKD Sumsel
3. Ipar HD – Adik Kandung Febrita, Firnaz Lustian, Kepala UPTD Samsat Palembang
4. Menantu HD – Suami Percha, dr Syamsuddin Isaac, Wakil Direktur RS Siti Fatimah
5. Noversa, Komisaris Bank Sumsel, Sepupu HD
6. Adik HD, Kepala RS Khusus Mata
7. Saudara Ipar HD, kaka permpuan istri HD,Bendahara PMI prov Sumsel
8. Yeni Kabid PDLL Bapenda Kakak Istri HD
9. Ipar HD, Kepala Samsat I Palembang, Lucky, adek Febrita
10. Ipar DH, Kabid DP3MD, Yudha, Ade Febrita
11. Adik HD, Kabid SMK Diknas Prov Sumsel, Mondi
12. Ponakan HD, Sekretaris PUBM, Noviar
13. Istri Ipar HD, PLt. Dukcapil Prov. Sumsel, Hj Septiana Zuraida

Deputi Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Fery Kurniawan angkat bicara soal dugaan praktik nepotisme yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (HD). Hal itu menyikapi beredarnya pesan berantai di Whatsapp grup yang memuat daftar pejabat di Sumatera Selatan yang masih punya hubungan kekerabatan dengan Herman Deru.

Fery menyindir dugaan nepotisme itu sebagai bentuk keberhasilan HD dalam mempromosikan keluarga besarnya di sejumlah jabatan penting. Menurutnya, tidak banyak Kepala Daerah lain yang mampu menjadikan keluarganya sebagai pejabat penting dan keberhasilan tersebut patut dicontoh oleh Kepala Daerah lainnya.

“Salah satu keberhasilan Gubernur Sumsel adalah mengangkat keluarganya menjadi pejabat di Sumsel, menjadikan keluarganya anggota DPRD, menjadi Bupati serta menjadi petinggi di BUMN dan hal ini membuktikan bahwa keluarga beliau adalah orang-orang pilihan,” kata Fery dengan nada satire di Palembang, Rabu (24/3/2021).

Fery selanjutnya secara serius menekankan pentingnya pejabat publik selevel gubernur agar memiliki semangat reformasi dengan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Karena jika dibandingkan dengan masa Orde Baru pun dugaan nepotisme yang ada di Sumsel saat ini diniai lebih parah dan berpotensi melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

“Kalau untuk daerah maka ini yang paling parah dan berpotensi melanggar UU No. 28 tahun 1999. Karena belum tentu yang diangkat menjadi pejabat memenuhi kriteria minimal dalam kemampuan manejerial dan kemampuan leadership,” kata Fery.

Untuk menghindari praktik KKN, menurut Fery, seharusnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Namun kenyataannya, lembaga legislatif tersebut kurang peka terhadap masukan dan kegelisahan yang disampaikan masyarakat sipil.

“Peran DPRD tidak terlihat, seperti saat pengusulan Komisaris Independent PT Bukit Asam dan pengangkatan PJS Bupati OKU. Seakan DPRD Sumsel tiada upaya mengingatkan,” sesal Fery.

Secara moral dan etika, praktek nepotisme tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik. Dia harus memperhatikan aspek kompetensi dan integritas dalam pengisian jabatan penting daripada mementingkan keluarga.

“Contohnya di BUMD Sumsel dimana keluarga penguasa menempati posisi strategis yang berdampak kebijakan yang terkesan tidak profesional sehingga BUMD itu mati suri,” ujarnya.

Memaksakan keluarga gubernur masuk dalam jabatan strategis tanpa memperhatikan kompetensi dan integritas merupakan bentuk pengabaian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Yang sangat jelas adalah (nepotisme) itu menghilangkan kesempatan individu yang berkualitas dan kepastian hukum atas hak mendapatkan posisi jabatan atas kompetensi yang di punyai. Dan keputusan penguasa yang mengedepankan asas kekeluargaan menciptakan keberpihakan dan hilangnya disenting opinion atas kebijakan penguasa yang berpotensi melanggar undang-undang,” demikian Fery Kurniawan.

Facebook Comments

Check Also

Tidak Main-main Dalam Mengawal Dugaan Penyelewengan APBD yang Di Peruntukan Covid-19 Kab.Lahat Gemapela Laporkan Satgas covid Lahat Ke BPK

Komline, Palembang-Setelah aksi berlima yang di Lakukan (Gemapela) gerakan mahasiswa dan pemuda Lahat laporkan dugaan …

%d bloggers like this: