Home / Seputar Daerah / ERPEKAT Mendo Barat Kutuk Keras Matinya Ribuan Ikan sungai Jeruk

ERPEKAT Mendo Barat Kutuk Keras Matinya Ribuan Ikan sungai Jeruk

Komline, Jakarta- Ketua Emergency Respon Pejuang Masyarakat (ERPEKAT) Mendo Barat, Ibnu Hajar sikapi ikan dan habitat air lainnya mati dengan jumlah yang tidak sedikit. Tepat di daerah perairan sungai jeruk desa Payabenua Mendo Barat Kabupaten Bangka, Sabtu (06/03/2021).

Aktivis yang juga putra asli desa Menduk ini menilai  perbuatan tersebut tidak ada nilai-nilai luhur, menyebabkan ribuan ikan mati beserta habitat air lainnya. Dia menduga hal tersebut disebabkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan cara meracun.

Ibnu menambahkan, jika diracun jedanya tidak terlalu lama terulang seperti kondisi sekarang, dan ia menduga racun tersebut berasal dari limbah pabrik ubi tapioka di daerah desa Puding yang mengalir kesungai.

“Saya mengintruksikan seluruh anggota ERPEKAT Mendo Barat dan seluruh Koordinator desa Sekecamatan Mendo Barat dapat mencari sumber penyebab ikan dan habitat lainya mati di sungai Jeruk, dan kalaupun dugaan dilakukan perusahaan atas limbahnya maka bersama anggota saya akan melakukan advokasi massa serta turun kejalan aksi demo besar-besaran menuntut secara hukum dan mendesak  perusahaan harus bertanggung jawab atas perbuatan ini”, ujar Ibnu.

Dia juga mengancam akan menyampaikan hal tersebut kepemerintah Kabupaten Bangka untuk segera mencabut izin usaha pabrik sebagaimana yang ia maksud. Menurutnya, ini tidak mengedepankan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Kepada Bupati Bangka  Bapak Mulkan, SH.,MH beserta aparat penegak hukum saya harap dapat menyelesaikan permasalahan ini ke ranah hukum, jangan sampai tidak ada efek jera kepada pelaku perusakan lingkungan sehingga menyebabkan ikan dan habitat lainya mati dengan nahas, penyebab ikan mati di kawasan sungai jeruk desa Payabenua merupakan hal yang serius dan memungkinkan untuk masuk ke dalam unsur pidana”, tambah Ibnu.

Berdasarkan peristiwa tersebut, dia menyebutkan ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemaran lingkungan menurut UU PPLH.
Pasal yang dapat di sangkakan yakni Pasal 60 UU PPLH: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, Pasal 104 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan Sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam Pasal 84 disebutkan bahwa menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimal enam tahun serta denda maksimal sebesar Rp 1,2 miliar.

Ibnu berharap Pemerintah Kabupaten Bangka sigap dan peka terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat Payabenua dan sekitarnya sehingga ribuan ikan beserta habitat air lainnya mati. Menyebabkan kerusakan lingkungan serta akan berdampak kepada ekonomi dan sosial masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sungai.

Informasi dari salah satu masyarakat desa Payabenua, Heng (Bus) mengungkapkan bahwa ikan mati dalam kurun waktu satu tahun ini sudah tiga kali terjadi. Jika hal ini dilakukan dengan cara diracun maka dia dan masyarakat Payabenua akan melaporkan keaparat penegak hukum apabila dugaannya benar yakni limbah perusahaan pabrik ubi topioka.

Senada, Hery perwakilan nelayan Desa Payabenua Mendo Barat menjelaskan kalaupun ikan ini terus-menerus mati maka pihaknya sangat khawatir dalam 5 (lima) tahun kedepan, terutama untuk anak cucunya. Selama ini ia dan nelayan lainnya merasa sukar makan  ikan air tawar akibat kematian ribuan ikan. Menurutnya, hal ini menyebabkan penghasilan masyarakat sekitar sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya disungai menurun.

“Beberapa pekan kedepan tim ERPEKAT Mendo Barat akan melakukan pengecekan kelapangan untuk melihat permasalahan ribuan ikan dan habitat lainya mati serta perusakan ekosistem lingkungan. Kemudian, sungai Jeruk  mempunyai cabang-cabang dan berdekatan dengan area rekreasi wisata sungai upang desa tanah bawah, artinya kalaupun airnya pasang akan mengalir kesungai itu dan akan berdampak juga kepada area wisata sehingga akan  melaporkan perkara ini keaparat penegak hukum serta akan menyurati Bupati Bangka, Gubernur Bangka Belitung dan menyurati ke kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta kementerian parawisata Pusat”, Inpungkas Hery.

Facebook Comments

Check Also

Revisi UU Otsus, Mendagri Tito Usulkan Pemekaran Wilayah di Papua Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Pusat

Komline, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pemekaran wilayah Papua dalam revisi UU …

%d bloggers like this: