Home / Berita Tokoh / Gagal Paham Menarasikan People Power Dengan Makar

Gagal Paham Menarasikan People Power Dengan Makar

Link Banner

Komline,Jakarta – Dalam beberapa hari ke belakang rasanya sensitifitas dan nalar publik kembali disuguhkan dengan persepsi dan argumentasi yang secara kasat mata terlihat sebagai kesesatan berpikir (fallacy), didalam mengidentifikasi arti, definisi serta ruang lingkup dari people power dengan gerakan makar.

Persepsi yang mengidentikan kedua prakata tersebut, rasanya memang sungguh sangat terkesan di paksakan, sebab bagaimana mungkin 2 (dua) hal yang berbeda secara kontentual dan substansial, namun dijadikan dalam satu pengertian, 2 (dua) hal yang senyatanya memiliki runtutan historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis yang sangat jauh berbeda.

 

MENGIDENTIFIKASI PEOPLE POWER

Rasanya memang patut dipahami terlebih dahulu satu persatu, agar kemudian dapat menarik satu garis kesimpulan yang utuh. Secara harfiah, people power dapat diartikan sebagai kekuatan masyarakat (rakyat). People power dapat diidentifikasi sebagai gerakan sosial masyarakat yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan/ataupun potensi pelanggaran/kecurangan yang dilakukan secara sporadis dan massive oleh rezim penguasa.

Point-nya tentu dapat dilihat bahwa sejatinya people power berdimensi sosial serta berorientasi terhadap keputusan/kebijakan penguasa yang semena-mena, memunculkan ketidakpercayaan publik yang luas (public distrust), serta ketidakadilan dalam bidang yang strategis. Dalam pandangan yang lebih luas, people power juga dapat berbentuk social disobedience (pembangkangan publik).

Secara historis kemudian dapat dilihat kembali bahwa sejatinya gerakan people power mencuat pada saat terjadi di Filipina tahun 1986. Gerakan ini mengacu pada revolusi sosial damai sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun.

 

Protes itu berawal saat Corazon Aquino, istri pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr, meluncurkan kampanye anti kekerasan untuk menggulingkan Marcos. Mengutip dari Amazine (25/4/2019), Aquino melancarkan protes sebagai konsekuensi dari deklarasi kemenangan Marcos pada pemilihan presiden tahun 1986.

 

People power dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi jalanan setiap hari yang terutama diadakan di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA). Peristiwa ini juga dianggap sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina. Sebagian orang juga percaya bahwa beberapa demonstrasi di negara lain yang juga sukses (termasuk Indonesia) mengacu pada revolusi people power di Filipina.

 

Sebagai komparasi lain, dalam perkembangannya gerakan people power juga dapat diidentifikasi serta diidentikan dengan beberapa gerakan revoluasi damai yang terjadi di Thailand, Prancis, Venezuela serta yang teraktual juga dapat dilihat bagaimana protes besar-besaran yang terjadi diberbagai negara arab yang dimulai akhir tahun 2010 yang lalu, yang seketika itu banyak dikenal dengan istilah arab spring. Dalam konteks nasional pun, gerakan people power juga tidak luput dari catatan historis yang menghiasi perjalanan bangsa, baik dari masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan (rezim orde baru dan orde lama).

 

RUANG LINGKUP GERAKAN MAKAR

Sedangkan makar pada prinsipnya harus dipahami sebagai satu istilah hukum, yang oleh karena itu men-etimologikan makar, maka harus menarik dari bahasa hukum.

Makar sejatinya berasal dari bahasa Belanda, dari kata ‘Aanslag’, yang memiliki arti serangan. Bentuk lain dari ‘Aanslag’ ialah ‘Aanval’ yang juga memiliki arti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik. Hal tersebut jika diartikan ke dalam bahasa Belanda, yaitu Misdadige Aaranding. Sedangkan jikalau dilihat secara harfiah di dalam ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’ istilah ‘makar’ memiliki (3) tiga arti, yaitu akal busuk, tipu muslihat, kedua perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan ketiga perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dari arti dan definisi tersebut, jelaslah terlihat bahwa makar memiliki dimensi dalam konteks hukum, dan berimplikasi terhadap sanksi hukum, selain itu makar juga diatur secara limitatif di dalam KUHP, dengan beberapa pengertian, unsur, dan batasan.

Jikalau dilihat kembali di dalam KUHP, Makar diatur di dalam Bab tentang kejahatan terhadap keamanan negara, yang turunannya terdapat pada pasal 87, pasal 104, pasal 106, pasal 107, pasal 139a, pasal 139b. Jikalau dirumuskan secara kontekstual mengacu terhadap beberapa pasal di dalam KUHP tersebut, makar dapat dilihat sebagai sebuah tindakan melakukan penyerangan dengan maksud hendak membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah atas diri Presiden atau Wakil Presiden, dan diancam dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau pula penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.

Seseorang dikatakan melakukan makar menurut KUHP artinya menurut hukum apabila telah memenuhi unsur pada Pasal 87 KUHP tersebut, yang juga apabila secara procedural telah memenuhi unsur – unsur perbuatan makar.

 

Sebagai referensi lanjutan, dapat dilihat kembali catatan dan perkembangan historis dari perbuatan makar itu sendiri. Sejarah pertama kali munculnya aanslag (makar) ialah terkait erat dengan peristiwa terjadinya revolusi komunis di Rusia pada tahun 1918. Dimana guna merespons pemberontakan tersebut, kerajaan Belanda mengesahkan Undang-Undang Anti Revolusi pada tanggal 28 Juli 1920 melalui stbl No 619, inilah perkembangan awal munculnya aanslag (makar).

Sedangkan jika melihat dalam konteks Indonesia, maka latar belakang perumusan makar dalam Wetbook Van Strafrecht (WvS) voor Netherlands Indie- KUHP yang berlaku bagi wilayah Hindia Belanda, pada tahun 1930 tidak banyak berbeda dari apa yang terjadi di Belanda.

ISU KRUSIAL

Melihat dan menelisik referensi tersebut di atas jelaslah bahwa diantara perbuatan makar dan gerakan people power terdapat perbedaan yang cukup diametral. Perbuatan makar jelas masuk dalam domain hukum yang juga memiliki implikasi hukum berupa sanksi pidana, selain itu perbuatan makar juga diatur secara tegas dan limitatif di dalam KUHP, dengan beberapa unsur dan rincian yang jelas – jelas berorientasi terhadap perbuatan untuk menggangu stabilitas dan kondusivitas suatu pemerintahan yang sah dan konstitusional.

 

Lain halnya dengan gerakan people power yang sejatinya merupakan suatu perbuatan yang berdimensi sosial, dan dapat diidentifikasi sebagai gerakan sosial yang memang dijamin secara konstitusional di alam demokrasi saat ini, gerakan people power tidak lebih dapat dilihat sebagai sebuah bentuk protes, sebagai bentuk menyatakan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh gerakan atau kekuatan sosial masyarakat secara tertib, dan tidak sama sekali memiliki ruang lingkup guna membuat keadaan menjadi chaos ataupun guna menggulingkan pemerintah yang sah.

Selanjutnya, sebelum mengakhiri tulisan ini, akan coba diuraikan beberapa catatan kritis dan komentar konstruktif menyikapi realitas yang terjadi saat ini :

Pertama, tentu bukan menjadi rahasia umum lagi, jikalau upaya kriminalisasi terhadap beberapa orang yang diduga sebagai inisiasi gerakan ‘people power’ terkait erat dengan realitas politik hari ini pasca pelaksanaan pemilu, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu lalu.

Munculnya polemik ini terlihat ketika adanya ketidakpercayaan terhadap proses dan hasil pemilihan umum yang sudah berlangsung, yang selanjutnya memantik dorongan yang kuat untuk memprotes proses dan hasil pemilu tersebut dengan menggunakan gerakan people power. Oleh karenanya, seharusnya semua pihak harus dapat menahan diri dengan harapan agar dapat menjaga kondusivitas pasca perhelatan pemilu tersebut, bukan sebaliknya.

Apa yang terjadi saat ini, justru memantik distabilitas sosial politik masyarakat. Pihak pemerintah, melalui beberapa lembaga negara, khususnya Kepolisian dapat dinilai dan dilihat terlalu mengedepankan aspek refresif, ketimbang aspek preventif.

Penetapan tersangka terhadap beberapa pihak yang menginisiasi gerakan people power tersebut justru terkesan seakan dipaksakan dan tidak melalui proses gelar perkara yang cermat, teliti dan pruden, sebaliknya jutru proses yang berlangsung tersebut seakan terburu-buru dan kejar tayang.

Begitupun dengan inisiasi Kemenkopolhukam, yang membentuk tim asistensi hukum, yang menurut hemat saya, justru menambah kesan pemerintah sangat alergi dengan beragam gerakan sosial masyarakat, yang seharusnya justru harus dijamin serta dilindungi, sesuai dengan koridor di dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam narasi dan pandangan hukum positif, langkah dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum saat ini, dalam hal ini juga dapat dikritisi sebagai bentuk upaya kriminalisasi, yang juga pada akhirnya dapat menimbulkan overkriminalisasi.

Tentu, sangat patut disayangkan andaikata proses penetapan tersangka kepada beberapa pihak yang berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah (oposisi) saat ini sekaligus sebagai inisiator gerakan people power tetap berlanjut, tanpa proses dan prosedur yang terbuka (fair – transparan). Oleh karenanya, pihak kepolisian harus kembali mengevaluasi langkah dan tindakan penetapan tersangka tersebut.

Ketiga, dari aspek materiil, tentu perlu ditinjau ulang kembali secara seksama, persepsi dan mindset dari aparatur penegak hukum yang mendasarkan langkah kriminalisasi (penetapan tersangka) berdasarkan narasi verbal dari para pihak yang katakanlah mengucapkan dan/atau menginisiasi gerakan people power, sebab sudah sangat jelas bahwa gerakan people power sebagaimana dimaksud oleh para pihak penggagas gerakan tersebut, sangatlah jauh berbeda dengan perbuatan makar, hal tersebut sama sekali tidak dapat diidentikan ataupun dipersamakan.

Oleh karenanya, apakah memang unsur – unsur perbuatan makar sebagaimana dicover di dalam KUHP telah secara utuh dan komprehensif terpenuhi di dalam tindakan para pihak yang menjadi inisiator dari gerakan people power tersebut ? Lantas apakah yang menjadi parameter utama pihak Kepolisian di dalam menetapkan tersangka para pihak yang hanya secara verbal menginisiasi/mengucapkan gerakan people power dan/ataupun yang secara aktivitas/tindakan melakukan aksi massa dalam bentuk demonstrasi/protes seperti pada umumnya, tanpa ada kekerasan, anarkisme ataupun lebih jauh menyebabkan keadaan chaos ?

Patut pula menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, bahwasannya memori historis adanya ketentuan (pasal) tentang makar di dalam KUHP, juga tidak terlepas dari belenggu kolonial pada masa itu, yang oleh karenanya dalam perkembangan lebih lanjut, khususnya didalam ius constituendum (RKUHP) ketentuan tentang makar telah direduksi. Apalagi jikalau melihat di dalam KUHP Belanda sendiri, yang juga sudah tidak membahas atau tidak diatur lebih lanjut ketentuan mengenai persoalan makar tersebut.

Keempat, terlepas dari perdebatan apakah kualifikasi perbuatan makar tersebut merupakan delik aduan atau delik biasa pada umumnya, namun yang patut menjadi catatan seharusnya pihak Kepolisian tidak dapat mendasarkan penetapan tersangka terhadap para pihak inisiator gerakan people power tersebut tanpa didahului bukti pendahuluan yang kuat dalam bentuk suatu gejala/aktivitas/serangkaian tindakan yang menjurus ke arah perbuatan makar, guna mengganggu stabilitas pemerintahan yang sah dan konstitusional. Kembali menjadi pertanyaan, apakah sudah sampai sejauh itu aktivitas gerakan people power yang diinisiasi oleh beberapa tokoh oposisi tersebut ? Saya rasa bukan saja masih sangat jauh, tapi sama sekali tidak ada mengarah ke arah itu.

Terakhir, selain point catatan kritis secara prosedural dan komentar dari aspek hukum materiil, perlu juga disuguhkan pendekatan secara sosio-psikologis di dalam menyikapi realitas hari ini. Sebab, jikalau tidak justru hal yang seharusnya tidak terjadi, dikhawatirkan akan terjadi. Menurut hemat saya, langkah dan proses yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum secara antiklimaks dapat berbalik arah menjadi gerakan sosial masyarakat yang tidak terbendung.

Dan hal tersebut justru akan menjadi blunder dari pihak Kepolisian. Membungkam dan memangkas pergerakan tokoh sentral inisiator gerakan people power dengan jalan menyematkan status tersangka, secara psikologis akan mendorong kekuatan dan animo yang besar dari masyarakat guna menuntut keadaan yang balanced, hal tersebut justru secara sosiologis akan dapat menjadi kekuataan element masyarakat yang besar (massive), layaknya gerakan aksi 212 yang terjadi menyikapi protes terhadap penistaan agama yang terjadi.

Namun, semoga hal yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi, dan pihak aparatur penegak hukum serta stakeholder terkait utamanya pihak pemerintah dapat menahan diri serta mengevaluasi langkah taktis yang sudah dilakukan saat ini, sehingga dapat bersikap bijak dan fair serta mengakomodir kepentingan semua pihak. Sekian !

 

Oleh : Dr. Ahmad Yani, S.H.,M.H. ***

*** Penulis Ialah Praktisi Hukum (Advokat), Founder Pusat Pengkajian Peradaban Bangsa (P3B) & Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014.

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

HUT RI di Polres Metro Jakarta Pusat, Amanat Kapolri Tito Karnavian : Kita Berterima Kasih Kepada Pahlawan

Jakarta-Dalam rangka memperingati HUT ke-74 RI, ratusan anggota kepolisian Jakarta Pusat turut apel merayakan di …

%d bloggers like this: