Home / Peristiwa / Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Resmi Putuskan longgarkan Kebijakan Rem Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Resmi Putuskan longgarkan Kebijakan Rem Darurat

Komline, ­­­­Jakarta– Kebijakan mengenai PSBB transisi diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020. Keputusan itu ditandatangani Anies, Jumat (9/10).

Dalam Kepgub itu, Anies menyatakan jika PSBB transisi dapat diperpanjang otomatis selama 14 hari mulai 26 Oktober sampai 8 November 2020 jika kasus Covid-19 di Jakarta tidak bertambah signifikan. Namun, jika terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan, kebijakan PSBB transisi dapat dicabut kembali.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memutuskan melonggarkan kebijakan rem darurat dalam penanganan pandemic virus corona dan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Kebijakan tersebut memungkinkan sejumlah kegiatan usaha kembali beroperasi.

Namun demikian, ada sejumlah aturan yang perlu diikuti oleh para pengelola tempat usaha maupun fasilitas umum yang diizinkan kembali beroperasi. Salah satunya yakni mengenai pendataan pengunjung.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 dan 12 Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Beleid tersebut menjelaskan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, tempat wisata, tempat makan, cafe, atau restoran wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk melakukan pendataan.

“Melakukan pendataan pengunjung di tempat kerja guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19 di tempat kerja,” demikian bunyi Pasal 8 poin q dalam Pergub tersebut.

Aturan tersebut juga berlaku bagi tempat ibadah raya yang menggelar ibadah-ibadah besar. Pendataan dapat dilakukan dengan daftar tamu maupun sistem teknologi informasi.

Selain itu, setiap pelaku usaha juga wajib membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Ketua Umum D’MOVEMENT YOUTH Tanggapi Isu Soal Paha Mulus dan Pusar

Komline, Jakarta- Ketua Umum D’MOVEMENT YOUTH menanggapi Soal isu yang menimpa Calon Wakil Walikota Tangerang …

%d bloggers like this: