Harda Belly: KPK Harus Telusuri Yayasan yang Digunakan Anggota Komisi XI DPR RI Dalam Kasus Korupsi Dana CSR BI
Komeringonline, Jakarta – Kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari pegiat antikorupsi Harda Belly.
Menurutnya, KPK mempunyai tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus korupsi tersebut karena sudah menjadi perhatian publik.
“Publik sudah mengawasi dan mengawal, kasus korupsi dana CSR BI ini harus segera tuntas dan tangkap semua pelakunya,” kata HB, sapaan akrabnya, Kamis (2/1/2025).
HB menduga sejumlah anggota komisi XI DPR RI ikut menikmati uang haram hasil korupsi dana CSR BI.
“Seperti pernyataan Satori yang sudah diperiksa KPK sebagai saksi, semua anggota komisi XI DPR RI dapat dana CSR BI,” ungkapnya.
Sekalipun, menurut HB, penyaluran dana CSR BI menggunakan yayasan namun tetap harus ditelusuri oleh KPK. Karena menurutnya, ada kemungkinan yayasan tersebut berafiliasi dengan anggota komisi XI DPR RI.
“Tidak ada alasan yang kuat untuk tidak menduga sejumlah anggota komisi XI DPR RI telah menyelewengkan dana CSR BI yang katanya menggunakan yayasan,” ungkapnya.
“Bisa saja yayasan tersebut milik sendiri atau pinjam ke orang lain dengan persekongkolan jahat,” imbuhnya.
Karena itu, HB meminta KPK bukan hanya memeriksa semua anggota komisi XI DPR RI namun juga menulusuri semua yayasan yang digunakan untuk menampung uang dari PSBI.
“KPK harus berani periksa semua komisi XI dan yayasan yang digunakan juga harus ditelusuri dan diaudit,” tegasnya.
“Modus korupsi tentu banyak sekali dan KPK sudah paham betul bagaimana menanganinya, sekarang publik hanya menunggu ketegasan KPK untuk segera mentersangkakan semua yang terlibat,” tandasnya.
