Home / Berita Tokoh / Harda Belly Ragukan Kinerja Bawaslu Lahat Jika Melihat Kasus Di Pilkada Tahun 2018

Harda Belly Ragukan Kinerja Bawaslu Lahat Jika Melihat Kasus Di Pilkada Tahun 2018

Link Banner

Komline, Palembang– Tahun politik yang terjadi di tahun 2018 tidak begitu berjalan baik. Terlihat bahwa sejatinya demokrasi yang diagungkan telah tumpul karena dibumbui panasnya praktik-pratik pelanggaran hukum yang kerap dilakukan masing-masing calon (berkaca pada pilkada salah satu calon bupati Lahat 2018), (6/1).

Hal ini seharusnya tidak membuat pihak terkait seperti Panwaslu, Bawaslu, KPU, KPK beserta Ormas yang terlibat dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk negeri berupaya tidak tinggal diam dalam memberantas masalah demokrasi yang sangat sulit untuk terpecahkan.

Setiap pihak yang bernaung dalam penegakan hukum harus ekstra tegas dan memberikan sanksi yang tepat kepada para pelanggar aturan yang sudah jelas siapa pelanggar dan bukti pelanggar, pun aturan mainnya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai bentuk memberikan efek jera kepada pelaku kecurangan politik.

Belum lagi di politik besar di tahun 2019 ini. Namun, Sedikit menyoroti kasus money politik yang terjadi di kabupaten Lahat ditahun 2018 lalu, dengan sadarnya oknum-oknum yang terlibat itu menyodorkan sejumlah uang kepada masyarakat agar jadi, iming-imingnya adalah uang Rp. 100.000-Rp. 250.000 demi oknum ini meloloskan diri menjadi raja yang haus kekuasaan, hal ini bukankah telah membuat kebebasan demokrasi dalam negeri menjadi kotor ?

Terlebih lagi, kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau singkatnyan Bawaslu Lahat yang notabennya adalah badan yang bekerja untuk mengawasi jalannya pemilu pun menampik dan tidak memiliki banyak kekuasaan atas kasus ini.

Ironinya, Bawaslu Lahat tidak mampu menjawab tantangan penyelesaian kasus money politik di 2018. Bawaslu Lahat juga tidak mampu memutuskan dan bergerak dengan lebih tanggap mengawali model kasus semacam ini.

Apalagi memasuki tahun politik di 17 April 2019 akan digelar, yang dimana tak lama lagi kemungkinan akan lebih banyak para pelanggar hukum yang tak tau apa itu arti berdemokrasi dalam pemilihan umum. Lantas akan dibawa kemanah kinerja Bawaslu Lahat yang ingin pemilu bersih yang kini tengah didambakan masyarakat ?.

Masyarakat tidak lagi dalam diam. Masyarakat sudah lebih cerdas, bergerak, mengawal dan turut mengawasi pemilu yang jurdil memahami arti demokrasi dan melaporkan jika ada tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan paslon cabup, caleg, bahkan capres sekalipun yang benar-benar melanggar hukum atas kasus terkait.

Namun sayangnya Kinerja Bawaslu sendirilah yang justru semakin dipertanyakan dan diragukan karena bertolak belakang. Bawaslu dinilai tak mampu memecahkan kasus-kasus kecurangan yang nyatanya ada di depan mata seperti kasus kecurangan money politik yang dilakukan oleh Cik Ujang-Haryanto yang bahkan telah mencuat menjadi perhatian publik secara nasional kemarin.

Serupa dengan hal itu, pengambilan keputusan Bawaslu Lahat berupa sanksi pun tidak secara tegas. Tetapi, Akankah di tahun 2019 ini Bawaslu Lahat benar-benar profesional dalam menangani kasus kecurangan jika hal ini akan terjadi lagi?

Hendaknya, Bawaslu tidak tutup mata dan telinga atas kasus kecurangan, seperti kasus money politik yang begitu panas dan menggemparkan terjadi di Lahat beberapa waktu lalu dan jika terjadi lagi di pileg dan pilpres 2019 april mendatang.

Hal yang sama diungkapkan Harda Belly. Dia berharap Bawaslu Lahat sebagai Badan yang mengawal pemilu yang lebih bersih dan berdemokrasi untuk tidak pernah melupakan tugasnya.

“Untuk Bawaslu Lahat, agar jangan pernah melupakan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawabnya,” tulis keterangannya melalui wa.

Dengan harapan Bawaslu Lahat lah yang seharusnya lebih melek dan lebih aktif cepat bergerak dan tanggap terhadap adanya laporan masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat adanya kejanggalan dan kecurangan di masyarakat yang tentu saja dilakukan anak buah atau pun tangan kanan atau timses dari oknum baik cabup, caleg dan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran aturan pemilu sehingga mencoreng sistem berdemokrasi.

(SN)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Irjen Pol Drs Firli MSI Resmi Jabat Kapolda Sumsel Yang Baru

Komline, Palembang- Irjen Pol Firli yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, dipercaya Kapolri Tito …

%d bloggers like this: