Home / Berita Tokoh / Hensyi Fitriansyah Sebut Untuk menjadi Bupati Lahat Butuh 40 M , Harda Belly : Calon yang melakukan Money Politik Bibit Koruptor

Hensyi Fitriansyah Sebut Untuk menjadi Bupati Lahat Butuh 40 M , Harda Belly : Calon yang melakukan Money Politik Bibit Koruptor

Link Banner

Komline,Lahat ,Politik uang banyak digunakan oleh peserta pemilu dengan dana yang besar namun memiliki elektabikitas yang rendah serta minim gagasan. Karenanya, memberi suara pemilih lewat praktik politik uang adalah jalan pintas yang ditempuh oleh mereka demi mendapatkan suara yang tinggi tanpa susah payah ‘menjual’ program dan gagasan kepada calon pemilih. Segmen calon pemilih yang rawan menjadi sasaran politik uang adalah pemilih dengan status menengah kebawah baik secara ekonomi maupun pendidikan. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pemilih dengan status pendidikan dan ekonomi menengah kebawah cenderung tidak memilih calon berdasarakn gagasannya dalam membangun daerah. Mereka pun secara ekonomi serba kekurangan, oleh karena itu, dalam memilih calon mereka cenderung money oriented atau lebih berorientasi kepada berapa banyak uang yang sanggup diberikan oleh calon meskipun uang pemberian calon tersebut tentu tidak sebanding dengan jabatan selama 5 tahun .

Hingga saat ini, praktik money politics atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi.

Berdasarkan laporan Bawaslu pada 2018, hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye .

Tidak ketinggalan daerah kab.lahat Sumatera selatan , yang pada tahun 2018 salah 1 tim sukses bupati terpilih dikenakan vonis 3 tahun penjara akibat membagikan uang money politik ,namun tak membuat efek jera pada pileg 2019 yang lalu bahkan malah menjadi lebih parah  .

Bahkan menurut hensyi ketua DPD partai PSI kab. lahat butuh Rp 40 Milyar untuk bisa memenangkan Pilkada Lahat 2023 nanti .

“Perhitungan saya kalau ingin menang, 40 milyar. Tapi kalau sekedar ikut, hanya sebatas ingin jadi calon, dana puluhan juta juga cukup. Suruh saja tim kumpulkan 25 ribu ktp, maju independen,  sudah bisa jadi calon bupati,” kata Hensyi.

Dirincikan Hensyi, dana 40 milyar tersebut, dibutuhkan untuk beli perahu, amplop untuk pemilih, pasang apk, sosialisasi, kampanye, dll.

“Pasaran 1 kursi 300 sampai 400 juta. Kalau 8 kursi butuh sekitar 3 milyar. Untuk tim, sosialisasi, apk, konsultan, dan kampanye sekitar 7 milyar. Dan yang paling besar, untuk amplop, 30 milyar,” ujar Hensyi.

Dijelaskan Hensyi, untuk menang otomatis, butuh 150 ribu suara.” Pasaran di Lahat, satu suara 150 ribu sampai 200 ribu,” kata Hensyi.

Dikatakan Hensyi, uang faktor utama penentu kemenangan pilkada Lahat. Mau setinggi apapun hasil survey, masih roboh oleh amplop .

“Itu banyangan dana untuk menang. Kalau sekedar ikut,. Ya tadi, 20 juta sudah bisa jadi calon,” katanya.

Dikatakan Hensyi, money politik sudah mendarah daging di Lahat, jadi sangat sulit dihilangkan. “Saya ini peneliti juga, lulusan s2 statistika. Sudah saya uji saat pileg kemarin. Seberapapun banyak data dukungan yang kita kumpulkan, banyak keluarga juga percuma kalau tidak ada amplop. Di Lahat ikatan keluarga kalah oleh uang 200 ribu. Yang sudah kita data saja, bisa jadi golput, kalau sebelum hari H amplopnya belum sampai, ” ujar Hensyi.

Menurut harda belly pengiat anti money politik sangat menentang dan menolak sampai kapanpun pemimpin yang lahir dari money politik yang akan menjadi bibit koruptor .

Dari money politic yang terjadi membuat lahir pemimpin-pemimpin yang tak mempunyai kapasitas .Terpilihnya seseorang kepala daerah yang disponsori oleh seseorang, kelak, menurut harda  akan menyebabkan kekuasaan yang ada akan tergadai dan akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal .

 

Bahkan masyarakat kecil akan menjadi korban , Contohnya kasus politik uang Pilkada Kabupaten Lahat. Syahril yang merupakan salah satu tim sukses pemenang Pilkada Lahat Cik Ujang- Haryanto, menjadi terdakwa dalam kasus politik uang di kabupaten tersebut. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum, M. Lukber, didampingi Kasi Pidum Kejari Lahat Kristanto, SH. MH menuntut terdakwa Syahril dihukum 36 bulan penjara dan denda Rp200 juta sesuai Pasal 187a Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Kasus money politic di Kabupaten Lahat ini dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto yang diperkirakan tersebar merata di 24 Kecamatan.

Harda berharap kedepan masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin , jangan sampai memilih Karena uang , Karena pemimpin seperti ini tidak memberikan kecerdasan untuk masyarakat , yang ada mereka memberikan kebodohan bagi masyarakat .

(Sn)

 

 

 

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Kapolri Tito Karnavian Berikan Kenaikan Pangkat 4 Polisi Korban Pembakaran Aksi Mahasiswa Cianjur

Jakarta- Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada empat polisi yang …

%d bloggers like this: