Home / Peristiwa / Jaminan pelaksanaan proyek tahun Jamak Ogan Ilir 2007 – 2010 diduga belum di cairkan

Jaminan pelaksanaan proyek tahun Jamak Ogan Ilir 2007 – 2010 diduga belum di cairkan

Komline, Jakarta- Paket proyek tahun Jamak Ogan Ilir dengan anggaran Rp. 324 milyar diduga bermasalah dan putus kontrak. Menurut Auditor BPK RI dalam audit pelaksanaan pekerjaan tahun jamak itu diduga belum dicairkan oleh Pemkab Ogan Ilir.

Paket proyek jamak yg putus kontrak itu adalah paket IV dengan kontraktor pelaksana PT WMM dengan nilai kontrak Rp. 40 milyar. Pemkab Ogan Ilir di perintahkan oleh auditor BPK RI untuk mencairkan jaminan pelaksanaan karena pekerjaan tersebut putus kontrak.

Namun diduga hingga saat ini pencairan dana jaminan kontrak sebesar 5% dari nilai kontrak belum di cairkan oleh Pemkab Ogan Ilir. Deputy MAKI Sumsel angkat bicara terkait dugaan belum di cairkannya jaminan pelaksanaan tersebut.

“Apa yg di katakan oleh salah satu pengusul hak angket terkait proyek tahun Jamak Ogan Ilir bahwa terjadi dugaan kelebihan pembayaran pekerjaan tahun jamak atau proyek multi years patut diduga benar adanya”, kata Deputy MAKI Sumsel Ir Feri Kurniawan yg juga ahli kontruksi dan peneliti kontrak. “Saya yakin pembayaran kontrak proyek multi years senilai Rp. 324 milyar pada anggaran APBD OI 2007 – 2010 berpotensi merugikan negara karena diduga proyek yg putus kontrakpun tetap di bayar oleh Pemkab Ogan Ilir kala itu”, kata Deputy MAKI Sumsel lebih lanjut.

“Beberapa paket pekerjaan proyek taun jamak Ogan Ilir terkesan putus kontrak karena diduga salah perencanaan dan kontraktor pelaksana tidak mampu mengerjakan proyek tersebut sehingga jaminan pelaksanaan harusnya di cairkan namun bila jaminan dicairkan maka nilai kontrak akan berkurang dan tidak dapat di cairkan”, selanjutnya Deputy MAKI Sumsel berucap.

“Bila di telusur dari pernyataan auditor BPK RI dan membandingkan nilai kontrak dengan Perda tahun jamak senilai Rp. 324 milyar maka dengan mudahnya penyidik menetapkan kerugian negara termasuk adanya dugaan kelebihan pembayaran Rp. 103 milyar pada kontrak ke empat”, pungkas Deputy MAKI Sumsel.

Proyek tahun Jamak Ogan Ilir tahun 2007 sampai 2010 ini dengan nilai kontrak Rp. 324 milyar ini telah menjadi polemik hampir 10 (sepuluh) tahun namun terkesan Bupati dan Ketua DPRD Ogan Ilir kebal hukum. Saat inilah penyidik Aparat Hukum harusnya membuka lebar penyidikan dugaan mega korupsi ini untuk masyarakat Sumsel yang sudah apatis dan tidak lagi percaya supremasi hukum terkait tindak pidana korupsi.

Facebook Comments

Check Also

Mulai Saling Dorong dengan Aparat, Demo Buruh DKI Memanas

Komline, Jakarta- Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) dan Perwakilan Daerah Konfederasi …

%d bloggers like this: