Home / Berita Tokoh / Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi Bicara : Dalam Simposium Pemilu 2019 Dan Kualitas Demokrasi Indonesia

Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi Bicara : Dalam Simposium Pemilu 2019 Dan Kualitas Demokrasi Indonesia

Link Banner

Komline,Jakarta– Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi menjadi pembicara Simposium “Pemilu 2019 Dan Kualitas Demokrasi Indonesia” di Aula Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2019).

Dalam simposium tersebut, Bursah menjelaskan soal kualitas demokrasi yang beradab. Dia mengatakan bahwasanya Demokrasi mendorong sirkulasi elit, dalam satu konteks supaya untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan, menghindari gontok-gontokan. Jadi, demokrasi itu harus membuat sirkulasi elit yang beradab.

“Kalau zaman klasik kuno kan menggunakan pedang, jadi karena demokrasi itu saat ini harus menjaga adab. Merubah kepemimpinan secara beradab,” jelasnya.

Bursah Zarnubi juga menjelaskan bahwasanya sistem demokrasi di Indonesia begitu lamban untuk maju jika dibandingkan dengan demokrasi yang ada diluar negeri.

“Kenapa Demokrasi Kita Lamban maju ? Karena kita selalu mempertentangkan Pancasila. Coba bandingkan dengan negara lain. Cina misalnya, mereka sudah selesai masalah ideologinya. Sekarang mereka itu lebih mudah memperkokoh persatuan. Sekarang ekonomi Cina luarbiasa,”jelasnya dalam simposium tersebut.


Lebih lanjut, bursah menyesalkan dalam konteks kualitas demokrasi yang seharusnya sudah diaptasikan lebih terarah, namun acap kali pula pemilu pasti akan muncul isu komunis, khilafah dan lain-lain.

“Sebenarnya kita tidak perlu pake itu. Peristiwa oposisi dengan pemerintah menurut saya sangat positif, mengingat ketegangan masyarakat hampir setahun. Bayangkan lah saya dibilang kecebong, padahal kita beda politik itu biasa saja. Ada orang suami-istri sampe berantem karena perbedaan pilihan politik,” tegasnya.

Dalam simposium tersebut, bursah juga menilai soal kualitas demokrasi yang hanya berada di tempat. Bahkan Saat ini, kita ini transisi demokrasi yang membeku, karena konsolidasi demokrasi yang kelembagaan itu tidak terwujud. Sebab, kata dia, Karena hal itu belum ditemukan kerangka politik yang bisa mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

“Aturan pemilu tiap tahun berubah, kemarin aturan pemilu serentak orang semangat, kita ini presidensial seperti saat ini,” jelasnya.


Dia juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,5% yang pernah dikatakan oleh Rizal Ramli. Hal itu tidak lah tepat, karena tuntutan politik dan kontestasi menurut dia hanya untuk kepentingan pribadi bukan memperpanjang catatan perbaikan demokrasi.

“kemarin itu ada menteri yang ngomong, pertumbuhan ekonomi negara ini 5,5% tahun ini. Sementar Rizal ramli ngomong 4,5%. Bisa gak kita bayangkan kalau ekonomi kita 4,5% ukuran stabilitas ekonomi kita akan terganggu, baik itu sektor produksi maupun sektor investasi. Ini yang tidak kita perhitungkan didalam kontestasi politik kita. Kita hanya mengedepankan kepentingan kita sendiri,” ujarnya.

Dalam penyusunan kabinet misalnya, lanjut Bursah “orang lebih ditawarkan, yang diterima hanya tiga puluh lima orang oleh Pak Jokowi. Nanti begitu diumumkan kabinet banyak yang stres kalau tidak masuk namanya, pasti mulai ribut, karena kepentingan pribadi didahulukan disamping kepentingan bersama,” jelasnya.

Meski demikian, dia menjelaskan walaupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dalam kisaran 5,5% untuk bisa maju, demokrasi maju, tentu harus dibarengi dengan beberapa konsep lain yakni Keamanan dan Pertahanan.

“Kita punya tanggung jawab bersama seperti yang disampaikan pak Gatot (kapolda metro jaya) kalau prediksi negara kita masuk empat besar dunia, baik ekonomi maupun pertahanan,” ujarnya.

Maka hal itu ada syaratnya, “salah satunya persatuan dan keamanan. Tidak mungkin kita masuk empat besar negara di dunia kalau tidak ada konsep keamanan dan pertahanan. Tidak mungkin ekonomi kita kayak sekarang 5%, tapi ekonomi kita harus tumbuh 6-7%. Jadi ekonomi dan politik harus seimbang untuk menumbuhkan demokrasi, karena salah satu syarat negara demokrasi adalah persatuan,” ungkapnya .

Jadi strategi membangun negara ini adalah memperkokoh persatuan generasi muda, anda-anda sekalian harus menjaga persatuan itu. Jangan lagi yang mempersoalkan ideologi, jangan ada lagi yang mengatakan kalau berbeda pendapat, dikatakan anti pancasila ujar Bursah Zarnubi .

(Harda)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Praktek Jual Beli Ijazah Akan Merugikan Sistem Pendidikan, Diduga Bupati di kabupaten lahat Menggunakan Ijazah Palsu

Komline ,Jakarta– Praktek jual beli ijazah palsu di Indonesia sangat marak, banyak sekali praktek jual …

%d bloggers like this: