Home / Berita Tokoh / Komjend Pol (Purn) Susno Duadji : Kasus Money Politik Lahirkan Pemimpin Korup Dan Rusaknya Demokrasi

Komjend Pol (Purn) Susno Duadji : Kasus Money Politik Lahirkan Pemimpin Korup Dan Rusaknya Demokrasi

Link Banner

Komline, Jakarta- Perkumpulan Gerakan Kebangsaan direncanakan akan menggelar forum diskusi aktivis bersama sejumlah tokoh dengan mengusung tema Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018 : Antara Regulasi dan Tradisi, di Aula DPP PGK Jln. Duren Tiga Raya No. 7 depan Alfamart Duren Tiga Raya, Jakarta.(10 juli 2018)

Forum diskusi aktivis ini juga dihadiri sejumlah narasumber, diantaranya Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc. Dr. Margarito Kamis selaku pakar Hukum Tata Negara, Dr. Ade Reza Hariyadi selaku Pengamat Pemilu dan Fadli dari Perludem, serta Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam forum diskusi aktivis bersama Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ini, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, mengatakan Kasus money politik adalah tindakan yang sangat jahat karena menghianati dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang diperjuangkan dengan keringat dan darah.

pelaku money politik pilkada lanjut Susno Duadji, kemungkinan besar calon dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan.

“pihak pemerima yang juga sama jahat nya, bisa elit politik , bisa penyelenggara pilkada, bisa pengawas, bisa aparat hukum, dan pemegang hak pilih, dengan Tujuan nya untuk me dapatkan kemudahan, kekebalan hukum, dan dukungan suara unt memenangkan pilkada,” jelasnya.

Susno Duadji menambahkan, “dampak nya dari kasus money politik ini menghasilkan pemimpin yang korup, gagal nya pembangunan, rusaknya sistem demokratis, tenggelamnya calon pemimpin yang baik, untuk itu cara mengatasinya adalah tegakan aturan ” jelasnya.

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 28 uu No 8 tahun 2015  : Tidak meniadakan KUHAP (UHAP) , KUHP, dan UU tentang Tipikor.

Money Politic ; murni tindak pidana sehingga aparat penyidik ; Polri, Jaksa, KPK tidak perlu menunggu laporan Panwas sudah langsung dan wajib untuk memproses.

Yang diamanatkan harus menunggu laporan Panwas menurut pasal 28 (1) huruf c ; hanya untuk pelanggaran terjadap peraturab perundang-undangan terkait Pemilukada saja, Kalau sudah jelas tindak pidana kenapa harus menunggu panwas,

Pendapat Komjen Purn Susno duadji ini juga diamini oleh DR. margarito Kamis, dalam forum diskusi tersebut.

Sementara, DR Margarito Kamis, selaku pakar hukum Tata Negara, dalam forum diskusi tersebut menyatakan “Mendesak agar KPUD dan Panwas Lahat unt bekerja cepat demikian pula agar aparat Polri segera menegakkan hukum,”Jelasnya.

Selain itu, Fadli dari Perludem juga menyebutkan ada 35 perkara money politik selama pilkada 2018 untuk seluruh Indonesia belum ada yang tuntas.

Dr. Ade Reza Hariyadi menambahkan, Money politik adalah perbuatan yang sangat jahat merusak demokrasi dan tidak boleh dibiarkan, money politik adalah kejahatan yang terstruktur dan massive dan adakalanya melibatkan pengusaha kaya untuk menjamin terlindungi usahanya dalam menguasai berbagai sumber daya alam.

(Hd)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Lurah Batu Kuning Bersama Komunitas Sahabat Sehati Menyantuni Emak Rozmah

Komline, OKU – Untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama yang membutuhkan tentunya harus terlebih dahulu …