Home / Kriminal / KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Rasuah Bansos Covid-19

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Rasuah Bansos Covid-19

Komline, Jakarta- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rekonstruksi kasus dugaan rasuah bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020, Senin (1/2).

Pengadaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 memiliki nilai sekitar Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode.

Mantan Mensos Juliari diduga menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

Ia diduga menerima uang senilai total Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 109 rekanan penyedia bansos bahan kebutuhan pokok atau sembako untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Secara total terdapat 14 tahap paket kontrak yang dikerjakan oleh ratusan rekanan tersebut. Masing-masing rekanan mendapat kuota dan nilai paket yang berbeda, mulai dari puluhan juta hingga ratusan miliaran rupiah.

Dalam temuan awal, KPK baru menemukan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga telah menyetor fee sebesar Rp10 ribu per paket bansos kepada Juliari dan pejabat Kementerian Sosial. PT RPI sendiri merupakan salah satu rekanan penyedia bansos. Mereka terdaftar sebagai rekanan penyedia bansos untuk tahap 10, 11, 12, dan 14 (pengadaan bansos untuk komunitas).

Lembaga antirasuah menduga, sejumlah rekanan atau vendor yang ditunjuk Kementerian Sosial RI tidak laik.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Ardian I M dan Harry Sidabuke dari unsur swasta, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Terkait Kasus Korupsi Bansos, KPK Gencar Usut Setiap Pihak yang Diduga Terlibat

Komline, Jakarta- Terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19, KPK gencar mengusut daftar rekanan yang …

%d bloggers like this: