Home / Berita Tokoh / KPU Perbolehkan Konser Musik, Maruarar Sirait: Demi Kepentingan Kesehatan Masyarakat, Bisa Revisi UU atau Keluarkan Perppu Lagi

KPU Perbolehkan Konser Musik, Maruarar Sirait: Demi Kepentingan Kesehatan Masyarakat, Bisa Revisi UU atau Keluarkan Perppu Lagi

Komline, ­­­­Jakarta– Sebelumnya, Dewa Kader menyatakan bahwa KPU memperbolehkan para kandidat Pilkada 2020 menggelar konser musik sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) PKPU 10/2020. Kata Dewa, hal ini diatur dalam UU 6/2020 tentang Pilkada, sehingga PKPU mengikuti aturan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDIMaruarar Sirait mengungkakn bahwa, “APBN saja bisa diubah dalam kondisi darurat saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), ketika kasus terkonfirmasi positif belum sebanyak ini. Jangan menyerah. Demi kepentingan kesehatan masyarakat, bisa revisi UU atau keluarkan Perppu lagi,” kata Ara.

Maruarar mengatakan, bahwa memang betul soal jenis kampenye diatur dalam UU Pilkada yang disetujui DPR, pemerintah dan KPU, termasuk soal jenis-jenis kampanye. Namun DPR juga, sebagaimana pemerintah, mempunyai sense of crisis yang sama dengan memahami dengan seksama bahwa saat ini dalam kondisi darurat.

“Mengingat bahwa pekan depan sudah masuk tahapan kampanye, pilihan tepat Perppu. Dan harus jelas ada larangan kampanye pengerahan masa, apalagi konser musik. Sehingga ada UU yang memang relevan dengan situasi krisis dan bisa jadi basis baru bagi PKPU,” tegasnya.

Ara mengingatkan kembali bahwa berdasarkan data di lapangan, seperti dilakukan Indikator Politik, sebanyak 63,1 persen publik ingin ditunda di tengah pandemi ini. Pun dalam webinar KSDI yang juga dihadiri Mahfud MD, berdasarkan polling dari ratusan partisipan, hasilnya 91 persen setuju Pilkada ditunda, dan hanya 9 persen setuju dilanjutkan.

Disamping itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatkan bahwa bila memang tidak ada jaminan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di seluruh tahapan Pilkada maka Perludem mendesak agar Pilkada kembali ditunda saja. “Jika pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu sehingga pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19,” kata Fadli.

Jauh-jauh hari, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir juga sudah mengingatkan bahwa Pilkada di era pandemi Covid-19 masih meninggi sungguh beresiko tinggi. Ia mengingatkan, ancaman wabah corona harus menjadi perhatian dan pertimbangan penting dan utama. Wabah ini tidak dapat diajak bernegosiasi dan kompromi seperti dunia politik.

Menurutnya, era kenormalan baru malah dapat menjadi ruang terbuka bagi sang virus untuk melakukan proses penularan yang berbahaya. “Ibarat buah simalakama, maju kena mundur kena. Inilah situasi politik pilkada dan pandemi yang saling berkorelasi. Kita berada di dua dunia yang darurat ini, yang wajib seksama tingkat tinggi dalam menyikapinya,” imbuh Haedar.

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Tour of Duty Mantan Tim Mawar di Kemhan, Janji Jokowi Dipertanyakan

Komline, ­­­­Jakarta–  Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) mengkritik keputusan mengangkat dua mantan anggota Tim …

%d bloggers like this: