Home / Berita Tokoh / Politik Dan Hukum / Langgar Protokol Kesehatan, Penundaan Pilkada Menjadi Salah Satu Alternatif yang Disarankan

Langgar Protokol Kesehatan, Penundaan Pilkada Menjadi Salah Satu Alternatif yang Disarankan

Komline, ­­­­Jakarta– Diketahui, data per 9 September hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan ada 59 bakal pasangan calon kepala daerah terkonfirmasi positif Covid-19.

Laporan disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam rapat koordinasi khusus (Rakorsus) membahas disiplin penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020.

“Kemarin siang Ketua KPU melaporkan dalam rapat dengan presiden, calon yang terinfeksi 37 orang. Jam 1 tadi, bertambah jadi sebanyak 46 orang. Update 1,5 jam kemudian, sudah 58 calon terinfeksi Covid-19 yang tersebar di 21 provinsi. Barusan ini dilaporkan bertambah satu lagi, jadi 59 orang,” ujar Mahfud Md usai rapat di kantornya siang tadi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan Pilkada di era pandemi Covid-19 yang masih meninggi dan sungguh beresiko tinggi.

Ia pun mengajak semua pihak untuk berpikir dan bertindak seksama untuk teguh mencegah penularan corona sekaligus berusaha bersama-sama menghadapinya secara bertanggungjawab.

Haedar berharap Pilkada tidak menjadi ajang penularan dan semakin beratnya negeri ini dalam menghadapi Covid-19 agar berakhir. Kata dia, politik dan demokrasi itu penting namun jangan juga memperberat beban rakyat dan membahayakan rakyat.

Padahal, lanjut Haedar, politik itu diabdikan untuk kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama. Namun apa jadinya bila politik malah menularkan masalah dan bukan memecahkan masalah.

“Kita sedih menyaksikan suasana kacau massa. Sejumlah calon kepala daerah yg baru mau mendaftar ke KPU saja, justru diarak massa secara euforia, tanpa pembatasan dan tanpa protokol kesehatan. Padahal waktu pilkada cukup lama, belum masuk ke masa kampanye yang biasanya rawan,” ungkap Haedar.

Disamping itu, Tokoh nasional Maruarar Sirait menilai pernyataan dan rencana Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik terkait dengan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan sangat terlambat.

Diketahui, Akmal mengatakan akan menunda pelantikan calon kepala daerah (Cakada) yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar.

Salah satu sanksinya adalah dengan menyekolahkan dulu pemenang Pilkada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk mempelajari kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

“Korban sudah dimana-mana lalu pelantikannya ditunda. Kalau ini dijalankan, ya ini sangat terlambat. Saat ini justeru yang diperlukan adalah langkah preventif. Harus dicegah sejak awal dan sejak saat ini. Bukan nanti setelah akan dilantik,” kata Maruarar Sirait, ketika dikonfirmasi, Rabu (9/9/2020) malam.

Justru saat ini, sambung Maruarar, harus ada aturan dan langkah yang tegas dan jelas sebab bila dibiarkan akan membahayakan keselamatan rakyat Indonesia.

Aturan dan langkah itupun harus harus benar-benar memberikan efek jera.

“Jangan sanksi-nya setelah kejadian atau setelah Pilkada beres. Justeru harus sebelumnya. Calon kepala daerah inikan calon pemimpin, dan kalau mereka belum apa-apa sudah melanggar aturan protokol kesehatan dan membahayakan rakyatnya, ya di-diskualifikasi saja,” tegas Ara, demikian ia disapa.

Ara menekankan bahwa sanski setelah Pilkada dilakukan, selain terlambat, juga terlalu ringan bila dibandingkan dengan keselamatan rakyat Indonesia.

Padahal saat ini, di tengah Pandemi Covid-19, kondisi Indonesia dalam situasi yang sangat serius dan kritis.

“Kalau saat daftar melanggar protokol kesehatan dengan membawa ratusan atau ribuan pendukung, lalu sosialisasi kemana-mana juga dengan berkerumun, lalu menang dan sanksi baru setelahnya, itu sangat terlambat sekali. Ini kan membahayakan kesehatan rakyat. Ya sejak awal, kalau memang melanggar yang diskualifikasi saja,” kata Ara menekankan kembali.

Alternatif lain selain aturan dan tindakan tegas mendiskualifikasi calon, tegas Ara, bisa juga dilakukan dengan menunda Pilkada.

Penundan Pilkada ini bisa dilakukan bila memang semua komponen tidak siap menjalankan proses demokrasi di tengah Pandemi ini, bukan hanya sisi pemerintah namun juga sisi calon kepala daerah dan juga bila masyarakatnya tak bisa disiplin.

“Ini menunda, bukan membatalkan. Dan bila tak siap lebih bagus ditunda demi kepentingan bangsa dan negara, dan demi kepentingan masyarakat Indonesia,” tegas Ara.

Hal senada disampaikan juga Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati.

Ia mengatakan bahwa Pilkada sata ini hanya menggeser waktu dari yang semula September menjadi Desember.

Sementara itu, teknis penyelenggaran Pilkada masih seperti dalam situasi normal dan tidak ada mekanisme alternatif. Seperti misalnya memberikan suara dengan pos atau menggelar kampanye secara virtual.

“Yang harusnya disimulasikan bukan hanya pas hari H-nya. Sebab tahapan pemilu itu sangat komplek dan panjang, dari mulai mendaftar, kampanye sampai hari H pemungutan,” ungkap Agustyati.

Bila tahapan Pilkada ini tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat maka bisa menjadi sumber penambahan kasus Covid- 19.

Karena itu, kalau memang tidak siap dan tidak memungkinkan, dengan setelah melalukan berbagai konsultasi antara pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu, menunda Pilkada bisa menjadi alternatif.

“Sebab dalam Perppu atau UU Pilkada juga ada klausul bisa menunda kembali Pilkada bila tidak memungkinkan dilaksanakan. Bisa ditunda secara nasional yang meliputi 270 Pilkada atau juga bisa basisnya daerah per daerah dengan melihat kondisi di daerah tersebut. Jadi masih ada ruang untuk menunda Pilkada,” ungkap Agustyati.

 

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

IMM Sumsel Apresiasi Gemapela Laporkan Dugaan Korupsi Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat Ke KPK

Sumatera Selatan – Lahat, menjadi mercusuar bagi Gerakan Kepemudaan di daerah untuk bersuara dan selalu …

%d bloggers like this: