Home / Gaya Hidup / Mahasiswa Sumsel Minta Menristek Dikti Untuk Turun Tangan Usut Dugaan Praktek Jual Beli Ijasah Bupati Lahat Dikampus Swasta Palembang

Mahasiswa Sumsel Minta Menristek Dikti Untuk Turun Tangan Usut Dugaan Praktek Jual Beli Ijasah Bupati Lahat Dikampus Swasta Palembang

Link Banner

Komline,Palembang-Beredarnya secara luas Ijazah palsu yang dikeluarkan sejumlah Perguruan Tinggi (PT) di tanah air dan pemilik sertifikat tersebut tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa, hal ini dapat menyebabkan turunnya kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia dan buruknya pandangan terhadap pendidikan di indonesia.

Hal tersebut pernah dikatakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir. Ijazah yang dikeluarkan sejumlah PT, menurut dia, memang diakui ada, tapi pemiliknya yang tidak benar atau ilegal.

“Sebab, Ijazah yang diterbitkan tersebut benar-benar asli, tapi si pemegang dokumen penting itu dinggap palsu,” ujar Nasir.

Dia juga pernah mengatakan, banyak orang mengaku sebagai lulusan sarjana (S-1) di sebuah PT, namun setelah ditelusuri ke lapangan, dan mereka tidak terdaptar mahasiswa tidak pernah mengikuti proses semestinya .

“Ini kan aneh, orang yang tidak pernah kuliah, tapi tiba-tiba mengantogi ijazah. Hal ini tentunya didapat dengan cara yang salah,” bahkan sesuai  akan menindak tegas kampus yang melakukan praktek jual beli ijasah bahkan akan saya tutup kata Menristek .

Beredar luasnya isu bahwa bupati lahat diduga memiliki ijasah palsu yang didapat dari universitas Swasta di Palembang menjadi buah bibir dimasyarakat dan membuat semua pihak angkat bicara , mulai dari aktivis , dosen , hingga mahasiswa (17/8/

Bahkan mahasiswa ikut menuntut janji- janji dari menteri Muhamas Nasir,  Sesuai janji Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Mohamad Nasir akan menutup sejumlah perguruan tinggi yang diduga melakukan transaksi jual-beli ijazah serta mengeluarkan ijazah palsu setelah adanya pengaduan masyarakat terhadap hal tersebut.

Bahkan banyak laporan Perguruan Tinggi  memberikan ijazah sarjana satu (S1) kepada lulusannya tanpa mengikuti proses perkuliahan yang lazim dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Pihak pengadu melaporkan bahwa mahasiswa hanya mengikuti kuliah setahun dua tahun sudah bisa memperoleh ijazah sarjana S1 dengan membayar sejumlah uang.

Cik Ujang Bupati Lahat Sumatera Selatan 

Dalam kasus yang lagi hangat dibicarakan semua orang , Diketahui cik ujang bupati lahat tahun 2009 menjabat anggota DPRD Kab.Lahat dari partai Demokrat , laporan dugaan ijasah palsu Cik ujang pernah di demo di polda Sumsel oleh Forum Pemuda Merah Putih (FPMP) meminta kepolisian untuk mengusut ijasah yang didapat Cik Ujang di universitas swasta di Palembang diduga merupakan palsu tanpa mengikuti proses yang benar ( beli ijasah )

Mahasiswa Sumsel bernama Agus ikut memberikan komenter terkait isu yang beredar saat ini , kalau dari data bupati lahat yg beredar luas, ia ini kuliah 2009 lulus 2013 yang mana Cik ujang bupati lahat ini dulu juga menjabat DPRD Kab.Lahat dan tinggal dilahat , beliau juga tercatat kuliah reguler jarak tempuh lahat – Palembang sekali perjalanan bisa menempuh 6 jam lulus tiga tahun setengah , dengan usia diatas 40 tahun , secara logika sih tidak masuk akal dan aneh bin ajaib , bahkan saya yang kuliah tiap hari saja belum tentu dapat menyelesaikan S1 nya secepat itu .ujar agus

Dengan adanya laporan ini kami sebagai masyarakat dan mahasiswa meminta pihak-pihak yang terlibat segera menuntaskan masalah ini dan dibuka terang benderang jangan sampai ada yang ditutupi , jika terbukti benar adanya kami meminta untuk diproses secara hukum dan dipecat sebagai bupati Oleh mendagri karena bagaimana ingin amanah jika pemimpinya seorang pembohong , sekaligus kita minta kampus yang terbukti untuk ditutup untuk memperbaiki dunia pendidikan dinegara kita Ujar Agus

Diketahui laporan dugaan ijasah palsu bupati lahat juga Sudah masuk di Mabes Polri , bahkan aliansi mahasiswa juga sudah melakukan aksi demo di Kemenristek Dikti dijakarta sepekan yang lalu .

Kini masyarakat menunggu semua pihak yang terlibat untuk bekerja secara professional dan terbuka .

(HB)

 

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

GPMK Tolak Keras Hasil Revisi UU KPK

Komline– Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Yogyakarta menolak dengan tegas pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi …

%d bloggers like this: