Komline, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong masyarakat tidak hanya bermimpi jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi juga jadi pengusaha.
Pada saat yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa pengadaan ASN berdasarkan kebutuhan. “Misalnya tahun 2020 tidak ada. Tahun 2021 akan dilaksanakan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Tjahjo menjelaskan, sejak ditetapkan PP no 48 tahun 2005, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya.
“Misi dari bapak Presiden, mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan kewirausaahan (enterpreneurship), inovasi, dan tidak hanya semata-mata ingin jadi pegawai negeri,” kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, di Komplek Parlemen, Senin (18/2021).
Menurut Tito, dengan mengembangkan kewirausahaan, maka masyarakat menjadi lebih produktif. “Sehingga mereka jadi lebih produktif dalam rangka mendukung pembangunan,” tambah Tito.
Apalagi, Tito juga menyampaikan, rencana pengurangan ASN agar birokrasi lebih ramping. “Mengunrangi ASN demi membuat birokrasi lebih ramping, fleksibel, sesuai kebutuhan dan tidak terjadi oveload,” jelasnya.

