Home / Peristiwa / Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi, KPU Buka Suara

Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi, KPU Buka Suara

Komline, Jakarta- Proses vaksinasi dilakukan secara bertahap dalam periode 15 bulan, terhitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.

Seperti diketahui sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyatakan bakal memakai data KPU untuk program vaksinasi sebab tak percaya pada data milik kementerian yang dia pimpin.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bukan kementerian pertama yang ingin menggunakan datanya untuk menjalankan program tertentu.

Hasyim memaparkan selain Kemenkes, pihak lain yang sudah meminta data KPU adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Kemendagri dan Kemenpan RB juga minta tolong KPU untuk memeriksa nama-nama CPNS di Sipol [sistem informasi partai politik],” kata Hasyim dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/1).

Tak hanya itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Hasyim juga kerap menggunakan data KPU untuk verifikasi nama-nama calon anggota Bawaslu baik di provinsi, kabupaten, dan kota melalui Sipol. Upaya itu dilakukan untuk memeriksa apakah calon anggota Bawaslu merupakan anggota parpol.

Oleh sebab itu, KPU, kata Hasyim, akan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan data berbasis IT untuk pemilu, dan bahkan untuk kepentingan K/L lainnya.

“Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih dan Sipol,” ujarnya.

Budi sempat mengatakan tes Covid-19 yang sudah dilakukan salah sasaran dan dia sudah tak mempercayai data kementerian yang dia pimpin terkait program vaksinasi Covid-19.

“Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di-crossing-crossingdata dukcapil,” kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Rabu (20/1).

Ke depan, untuk data penerima program vaksinasi, ia bakal menggunakan data milik KPU.

“Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, basednya untuk rakyat di atas 17 tahun,” ujar Budi.

Padahal data itu dikatakan Budi penting untuk memetakan dan menentukan sasaran program vaksinasi dari pemerintah. Pemerintah sendiri menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Laporan soal Pelanggaran Prokes Jokowi di NTT Kembali Ditolak Bareskrim

Komline, Jakarta- Bareskrim Polri kembali menolak laporan terkait kerumunan massa saat kunjungan Presiden Joko Widodo …

%d bloggers like this: