Home / Ekonomi / Para Buruh TKBM Berharap Pengusaha Mengindahkan Keputusan Menteri Perhubungan no 3

Para Buruh TKBM Berharap Pengusaha Mengindahkan Keputusan Menteri Perhubungan no 3

Link Banner

Komline-Jakarta. Kegiatan bongkar muat dan memuat isi muatan kapal di pelabuhan Tj Priok jelas barang tentu memerlukan tenaga kerja buruh bongkar muat ,sehingga membutuhkan biaya untuk memaksimalkan kegiatan tersebut,maka dari itu berhubungan dengan upah buruh bongkar muat yang dalam hal ini disinyalir oleh pihak pengusaha forwading atau pengusaha yang bergerak langsung menggunakan jasa para buruh bongkar muat tidak mengindahkan keputusan menteri perhubungan no 3 th 1994,untuk itu pada tahun 1990 pemerintah membentuk suatu wadah para buruh bongkar muat dengan mendirikan koprasi Tenaga Buruh Bongkar Muat yang dimana bertujuan untuk mensejahterakan para anggota buruh bongkar muat.

“kami atas nama seluruh tenaga kerja bongkar muat berharap smua stekholder ,penguasa dan juga pengusaha kami atas nama serikat buruh TKBM meminta upah tenaga buruh naik 192-229ribu diluar dari HIk karena perushaan yang menggunakan jasa para buruh bongkar muat yang notabennya adalah perusahaan forwading atau bongkar muat membutuhkan tenaga buruh yang terlebih dahulu mengeluarkan HIK kepada koprasi”harap Muhammad Yusron.

“5 serikat buruh yang di dalamnya menampung aspirasi para buruh yaitu SPMI, SPI,SPTI,STKBM,dan STKBM Indonesia,ke 5 elemem serikat buruh ini di naungin oleh Forum Komunikasi Serikat Buruh Kerja Indonesia yang diketuai oleh H Burhanudin yang kesemuanya dibawah naungan Advokasi Hukum,sedangkan dari insurance ada hitungannya kembali “HIK terdiri H yaitu kesejahteraan para buruh seperti pakean kerja dari helm dan kesejahteraan para buruh lainnya,seragam kerja sampe sepatu,K adalah administrasi yang jumlahnya 7,5 %dan 1% untuk Serikat Buruh Kerja Indonesia”ungkapnya.(ir)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

BNN Aceh Musnahkan 1 Hektare Ladang Ganja Siap Panen

Komline, Jakarta-  Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan BNN …