Home / Peristiwa / Paslon Nomor Urut 1 Langgar Aturan Kampanye, Bawaslu Ogan Ilir Diduga Bungkam

Paslon Nomor Urut 1 Langgar Aturan Kampanye, Bawaslu Ogan Ilir Diduga Bungkam

Komline, Jakarta- Tahapan kampanye pilkada di Kabupaten Ogan Ilir sudah dimulai sejak tanggal 26 September s.d 5 Desember 2020, ditengah covid-19 yang masih mengecam masing-masing pasangan calon (paslon) diwajibkan menggelar kampanye dengan mematuhi PKPU No 13 Tahun 2020, sebelumnya paslon nomor urut 1 telah dilaporkan elemen masyarakat ke Bawaslu Ogan Ilir karena diklaim melakukan kampanye menggunakan tenda dengan panggung, bukan didalam ruangan ataupun gedung sebagaimana diatur dalam PKPU No 13 tersebut.

Berdasarkan data dan informasi dihimpun, paslon nomor urut 1 Panca-Ardani melakukan kampanye tatap muka di lapangan dengan memasang tenda dan panggung serta ditambah dengan hiburan orgen tunggal yang dihadiri ratusan mungkin ribuan masyarakat dari Kecamatan Payaraman.

Kegiatan tersebut sesuai jadwal kampanye pasangan nomor urut 1 Panca-Ardani, yang terjadwal kampanye pada 4 titik lokasi di wilayah Kecamatan Payaraman, Desa Lubuk Bandung, Desa Rengas 1, Desan Rengas 2, Kelurahan Payaraman Timur pada Rabu (7/10/2020).

Menyikapi hal itu, pemerhati sosial dan aktivis Ogan Ilir Lef menafsirkan, kampanye dalam keadaan cluster covid-29 memang menjadi tantangan sulit bagi kandidat calon maupun penyelenggara pilkada, terutama lembaga pengawas terkhusus Bawaslu Ogan Ilir.

Dimana Bawaslu diminta lebih pro aktif dalam bekerja, menyikapi adanya paslon yang melakukan kampanye di bawah tenda dengan menggunakan panggung plus orgen tunggal di Kecamatan Payaraman seperti yang diinformasikan itu jelas berpotensi menabrak PKPU No. 13 Tahun 2002, dimana kampanye harusnya dilakukan diruang tertutup atau gedung bukan di ruangan terbuka, apalagi menggunakan tenda berpanggung plus organ tunggal, massa yang datang melebihi 50 orang.

Kemana Bawaslu Ogan Ilir? Jangan-jangan “Kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu”, kedepan hal seperti ini harus diambil tindakan progresif bukan hanya seremoni yang formal, peserta pilkada jangan hanya dikirim surat, surat, dan surat ataupun teguran tegas.

Bawaslu harus action lah, ini jelas bisa dilihat dengan mata telanjang dan blunder di media sosial, rasanya tidak rasional kalau Bawaslu belum mengetahui atau belum ada laporan, ini ada apa, jangan-jangan …

“Jangan sampai ada asumsi penyelenggara melakukan pembiaran” sindirnya.

Hingga berita ini ditayangkan pihak Bawaslu Ogan Ilir, maupun KPU Ogan Ilir belum ada tanggapan terkait hal tersebut.

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Terkait Sekolah Tatap Muka, DPR Usul Pembelajaran 2-3 Hari Dalam Seminggu

Komline, Jakarta- Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengimbau sejumlah syarat yang bisa diwajibkan …

%d bloggers like this: