Home / Berita Tokoh / PC Pemuda Muslimin Lahat Sebut Omnibus Law Merampas Otoda di Sektor Minerba

PC Pemuda Muslimin Lahat Sebut Omnibus Law Merampas Otoda di Sektor Minerba

Komline,Lahat-Pemerintah dan DPR RI telah berkhianat dan dzolim kepada rakyat dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan memantik kontroversi, tidak terkecuali dalam perubahan regulasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Di sektor energi, rancangan beleid sapu jagat ini menyasar perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Minerba.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah terkait dengan sentralisasi izin di pemerintah pusat. Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan dan pengelolaan tambang minerba yang dihapus dan beralih ke pemerintah pusat.

Jejak itu antara lain dapat dilihat dari rencana penghapusan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 37 UU Minerba. Pasal 7 UU Minerba menerangkan tentang kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dalam pengelolaan pertambangan minerba.

Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Lahat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Pemerintah dan DPR RI 05/10/2020. Ditengah Pandemi Covid-19 mereka malah membahas RUU yang sudah jelas banyak ditolak oleh rakyat Indonesia sebelumnya.

“Penolakan akan RUU Omnibus Law sudah disuarakan diseluruh Indonesia oleh kalangan Mahasiswa dan Buruh sejak akhir 2019. Penolakan tersebut semestinya menjadi tolak ukur DPR bersama pemerintah agar tidak mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Saya bingung dengan mereka saat ini, jika mereka mengutamakan kepentingan rakyat maka seharusnya mereka tidak mengesahkan RUU tersebut. Saat ini RUU tersebut sudah diketok palu dan pasti akan membuat polemik dimasyrakat, semua unsur masyrakat Indonesia yang tidak setuju akan turun untuk merebut hak mereka”. Ungkap Armando Dwi Putra. Selasa, (06/10/2020).

“Ingatlah hal ini sangat menciderai hati rakyat karena seakan kembali ke jaman orba untuk sektor Minerba dimana dilakukan sentralisasi izin dipemerintah pusat. Sejak disahkan UU Otoda di tahun 98, hari ini kekuasaan sudah kembali ketangan pemerintah pusat dan Pemda tidak memiliki hak lagi. Salah satu yang menjadi sorotan dalam draf awal Omnibus Law Cipta Kerja adalah soal perpanjangan perjanjian karya pengelolaan batu bara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa melalui mekanisme lelang. Pasal ini kemudian masuk dalam UU Minerba yang baru perubahan UU No 4 Tahun 2009 menjadi UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Minerba. Selain izin dan pengelolahan yang disentralisasi pemerintah pusat, disahkannya RUU ini akan berdampak pada lingkungan yang juga diatur oleh pusat”.Pungkasnya

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

ALIANSI MAHASISWA SUMATERA SELATAN NYATAKAN SIKAP TERHADAP OMNIBUS LAW

Komline, Jakarta- Pada tanggal 05 oktober 2020, pukul : 22.00 Wib. Telah disahkan Undang-Undang Omnibus …

%d bloggers like this: