Home / Teknologi & Informasi / Pemerintah Teken PP UU Desa Berikut Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Pemerintah Teken PP UU Desa Berikut Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Link Banner

Komline,Jakarta- Pemerintah Indonesia melalui presiden Jokowi telah menandatangani peraturan baru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa,(11/3).

seperti dikutif dalam setkab.go,id peraturan pemerintah terkait  gaji perangkat desa setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA. PP ini ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019).

Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan  untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap.

Dalam peraturan baru, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan /peraturan UU Desa telah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;

b. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan

c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.

 “Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana desa,” demikian bunyi Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah terhadap UU ini..

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak peraturan pemerintah melalui PP Nomor 11 Tahun 2019ini mulai berlaku. Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai Januari 2020 mendatang.

BACA JUGA:

Gubernur Sumsel Herman Deru Pastikan Guru honorer K2 Bisa Ikut CPNS Tanpa Batasan Usia

(SN)

 

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Progres Terkini Real Count KPU Jokowi-Amin 56,10% Dan Prabowo-Sandi 43,90%

Komline,Jakarta- Update terkini pemilihan presiden tahun 2019, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi -Maruf Amin …