news

Penuh Kontroversi dan Punya Rekam Jejak Jelek, Koord Aktivis Sumsel-Jakarta: Kenapa Mendagri Masih Pertahankan Apriyadi Sebagai Pj Bupati Muba

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Komeringonline, Jakarta – Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, mempertanyakan komitmen Kemendagri dalam menjalankan aturan untuk mengangkat penjabat (Pj) kepala daerah yang bersih dan punya integritas tinggi.

Dalam hal ini, Harda Belly, menilai Kemendagri tidak tegas karena membiarkan Apriyadi masih menjabat sebagai Pj bupati Musi Banyuasin padahal punya rekam jejak jelek.

“Ada apa dengan Kemendagri, kenapa sampai sekarang masih membiarkan Apriyadi menjabat Pj bupati Muba,” kata Harda dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

“Semestinya tiap tiga bulan ada evaluasi dan Apriyadi ini penuh dengan catatan buruk dan kontroversi yang tidak bisa ditoleransi lagi,” imbuhnya.

Harda menuturkan, sebelum diangkat menjadi Pj bupati, Apriyadi diduga tersandung kasus korupsi di Dinas PUPR Musi Banyuasin. Kasus ini menjerat eks bupati Dodi Reza Alex Noerdin.

“Mustahil Kemendagri tidak tahu kalau Apriyadi yang saat itu menjabat sebagai Sekda Muba diduga ikut menerima aliran uang haram dari kasus korupsi di Dinas PUPR,” terangnya.

Selain itu, kata Harda, kasus dugaan asusila juga dilakukan Apriyadi bahkan sudah dilaporkan ke Kemendagri.

“Saya baca diberita, Apriyadi sudah dilaporkan ke Kemendagri perihal dugaan asusila, semestinya hal itu juga menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi dan mencopotnya,” jelasnya.

Demikian juga Harda menyampaikan bahwa Apriyadi diduga terlibat dalam politik praktis saat Pemilu 2024. “Apriyadi kemaren diduga melakukan kampanye anaknya yang jadi Caleg DPRD Provinsi menggunakan pengaruh dan wewenangnya sebagai Pj bupati,” tuturnya.

Karena itu, Harda meminta Kemendagri untuk tidak menutup mata dengan segala kontroversi dan rekam jejak jelek Apriyadi sehingga segera mencopotnya sebagai Pj bupati Musi Banyuasin.

“Sudah banyak tokoh-tokoh dan masyarakat yang menyerukan pencopotan Apriyadi jadi Kemendagri harus tegas dan tidak ada lagi alasan untuk mempertahankannya,” tutup Harda.

Facebook Comments

Related Articles

Back to top button