Home / Berita Tokoh / PERMAHI Desak KPK Agar Lebih Fokus Basmi Mafia Peradilan dan Menyoroti Integritas Kepada Daerah : Refleksi Hari Anti Korupsi 2018

PERMAHI Desak KPK Agar Lebih Fokus Basmi Mafia Peradilan dan Menyoroti Integritas Kepada Daerah : Refleksi Hari Anti Korupsi 2018

Link Banner

Komline, Jakarta – PERMAHI Desak KPK Agar Lebih Fokus Basmi Mafia Peradilan dan Menyoroti Integritas Kepada Daerah : Refleksi Hari Anti Korupsi 2018, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menggelar Refleksi Hari Anti Korupsi 2018, guna mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih fokus basmi mafia peradilan dan menyoroti Integritas kepala daerah, serta mengusut tuntas aktor intelektual kasus korupsi Mega Proyek Meikarta (PT. Mahkota Sentosa Utama).

KPK diminta tegas dan lebih fokus dalam membasmi mafia peradilan. Sebab, gurita masalah peradilan sudah sampai titik nadir.

“PERMAHI Mendorong gerakan pemberantasan korupsi dengan mendesak KPK fokus membasmi mafia peradilan dan masuk pada wilayah korupsi politik serta medesak agar KPK mengusut tuntas aktor Intelektual Kasus Korupsi Mega Proyek Meikarta,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia M. Andrean Saefudin dalam rilisnya, (9/12/2018).

Hal di atas merupakan salahsatu upaya dan konsistensi PERMAHI guna melakukan perbaikan pada Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman’.

“Diperlukan pembenahan yang serius terhadap rekrutmen, pembinaan (sistem mutasi dan promosi) dan pengawasan hakim,” kata M. Andrean.

Seharusnya Komisi Yudisial diberi peran yang lebih kuat untuk membantu MA dalam melakukan pembenahan sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan hakim. Mendesak RUU Jabatan Hakim untuk segera disahkan agar reformasi peradilan dapat dilakukan secara komprehensif dan sudah barang tentu DPR harus melibatkan PERMAHI dan proses pembahasan dan penyusunan RUU tersebut.

“Selain itu, PERMAHI menanyakan komitmen Pemerintah dan DPR dalam upaya mewujudkan Reformasi Peradilan,” ujar M. Andrean.

Adapun untuk proses legislasi, DPR harus mempu menjaga kepercayaan publik dengan menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang jabatan dan meningkatkan kinerja nyata. Jika DPR tidak segera berbenah, bukan hanya membuat kredibilitas DPR makin jatuh, tapi juga dapat membuat publik apatis untuk berpartisipasi pada Pemilu 2019.

“Agar mengurangi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan, perlu aturan hukum yang secara kuat mewajibkan semua rancangan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dilakukan harmonisasi oleh instansi di luar dari pembentuk,” pungkas M. Andrean.

Lebih Lanjut, M. Andrean Saefudin menyoroti soal integritas Kepala Daerah. Maraknya korupsi kepala daerah dan mafia peradilan karena ada masalah di aspek Integritas.

“(Perilaku korup kepala daerah dan mafia peradilan) nggak jauh-jauh, ini soal integritas,” kata M. Andrean,

Menurut M. Andrean, masalah Integritas Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum ini menjadi sangat penting dalam mewujukan negara hukum yang demokratis dan menghadirkan keadilan bagi seluruh insan pencari keadilan, Karena itu, PERMAHI menitikberatkan kepada perbaikan sistem baik regulasi maupun pengawasan.

“Kordinasi, supervisi, pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK belum berjalan efektif mengingat KPK masih terkesan tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang melibatkan elit Nasional maupun Kepala Daerah, KPK harus mempu menjaga kepercayaan publik dengan menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kinerja nyata. Jika KPK tidak segera berbenah, bukan hanya membuat kredibilitas KPK menurun, tapi juga dapat membuat publik apatis untuk berpartisipasi pada Gerakan Anti Korupsi sebab tidak sedikit APBN yang di alokasikan untuk gerakan pemberantasan korupsi yang dimotori oleh KPK,” papar M. Andrean.

Misalkan, dalam kasus korupsi Mega Proyek Meikarta KPK harus berani menyusut tuntas dan mengungkap Aktor Intelektual yang berada dibalik layar, karena kasus ini melibatkan Elit dan Korporasi. Satu hal lagi, yang tak kalah pentingnya KPK serius dan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di daerah dalam hal ini Provinsi Lampung dan Kab. Lampung Barat khususnya, itupun klo KPK benar-benar Ber Integritas dan tidak tebang pilih dalam pemberantasan tidak pidana korupsi, terutama di Kab. Lampung Barat ! tegas M. Andrean. ( Harda )

Link Banner Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Reuni Akbar! Film Dokumentar Dibalik Tergusurnya Tonggak Sejarah SMP Pamulang 

Komline , Jakarta – Reuni akbar SMP Pamulang Yayasan Djojo Redjo kota Tangsel menayangkan cerita …