Home / Uncategorized / PERMAHI MEMINTA KPU RI UNTUK MEMBUKTIKAN DATA BASE MASYARAKAT MASIH AMAN

PERMAHI MEMINTA KPU RI UNTUK MEMBUKTIKAN DATA BASE MASYARAKAT MASIH AMAN

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kegemparan pemberitaan yang saat ini terjadi didalam tubuh KPU RI menjadi salah satu tranding topik pembahasan masyarakat umum, dengan munculnya klaim dari oknum hacker yang meretas data base masyarakat Indonesia yang ada di KPU RI hingga diperjualbelikannya data base tersebut secara ilegal di dunia maya.

 

DPN PERMAHI melalui Sekjend Fajar Budiman berpendapat bahwa kebocoran data pribadi yang sudah sering terjadi di Indonesia tidak mendapat perhatian khusus dari para penyelenggara sistem elektronik dan pemerintah, malah terkesan menganggap hal ini bukan lah masalah yang sangat penting untuk segera ditangani secepatnya. Sehingga sampai pada momentum “bjorka” yang terjadi pada beberapa hari ini membuat pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik menjadi kelabakan.

 

KPU RI juga mengklaim bahwa data yang mereka miliki masih aman hingga saat ini dan tidak ada masalah, serta Idham Holik Komisioner KPU RI juga membantah bahwa data pribadi WNI yang bocor bukan berasal dari data KPU RI.

 

Hal-hal seperti kebocoran data yang di alami oleh KPU RI saat ini bukan ditutup tutupi tetapi harus ada perbaikan dari cyber security yang dimiliki oleh lembaga sekelas KPU RI, kebobolan data yang di alami oleh KPU RI itu sebenarnya menunjukkan bahwa sampai saat ini KPU RI tidak cakap dalam mengelola sistem secara elektronik apalagi ada rencana kedepannya akan melakukan e-voting yang tentu saja hal itu akan lebih riskan terjadi serangan cyber, Fajar juga menambahkan jika data yang bocor kemarin memang bukan dari KPU RI maka diharapkan KPU RI bisa melakukan pembuktian secara terbuka kepada Masyarakat Indonesia karena yang dirugikan saat data pribadi tersebut bocor bukanlah lembaganya namun Masyarakat Indonesia yang dimana data tersebut dapat di gunakan oleh salah satu kelompok untuk hal-hal yang dapat merugikan pemilik data tersebut.

 

Sebagai penyelenggara sistem elektronik sudah seharusnya memiliki pertanggung jawaban dari bocornya data base yang diduga didapatkan dari KPU RI. Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, lanjut dia, yang sudah seharusnya mendapat perlindungan privasi dan data pribadi. Meskipun belum ada UU yang mengaturnya dengan pasti, tetapi meskipun seperti itu bukan berarti tidak ada aturan sama sekali terhadap pembocoran data pribadi tersebut. dengan adanya PP No. 71 Tahun 2019 dan juga PP No. 80 Tahun 2019 yang mengatur aspek pelindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas pelindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut,” tuturnya.

Asas-asas perlindungan data pribadi juga telah diuraikan dalam Pasal 2 ayat (5) PP No. 71/2019 dan Pasal 33 PP No. 80/2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut. Selain sanksi administratif lembaga penyelenggara sistem elektronik juga dapat di gugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam Pasal 26 UU ITE yang telah menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Setidaknya terhadap pelanggaran PDP dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 3 UU ITE telah menyatakan adanya prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman dan bertanggung jawab. Tambah fajar

 

KPU RI sebagai lembaga penyelenggara sistem elektronik yang mengharuskan masyarakat untuk memberikan data pribadinya harus bertanggung jawab atas kebocoran data yang telah terjadi sebagai mana amanat dari UU untuk melindungi data pribadi masyarakatnya dari penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik yang sudah termuat dalam UU No. 19 tahun 2016 Pasal 40 ayat 2 dan 2a. Sebagai jaminan keamanan data yang diminta oleh KPU guna kepentingan lembaganya. Jika KPU RI tidak mampu untuk membuktikan bahwa data yang bocor bukan berasal dari KPU RI maka DPN PERMAHI akan melakukan tindakan-tindakan Hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tutup Fajar Sekjen DPN PERMAHI

Facebook Comments

Check Also

Relawan Publik Ajak Generasi Muda Meneladani Pengorbanan Dan Perjuangan Bapak Proklamator Bung karno

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0Jakarta – Relawan Puan Bersama Wong Cilik (Relawan Publik) melakukan ziarah ke …