Home / Curhat Om / PERMAHI Mendesak Kepolisian Agar Robertus Robert Segera di Bebaskan

PERMAHI Mendesak Kepolisian Agar Robertus Robert Segera di Bebaskan

Link Banner

Komline,Jakarta- Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menilai penangkapan terhadap aktivis yang juga dosen Robertus Robet tidak memiliki dasar dan mencederai prinsif negara hukum yang demokratis.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, M. Andrean Saefudin. malalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kamis (7/3/2019). meminta agar Robertus Robet segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

“Robertus Robet, adalah seorang akademisi dan aktivis yang ditangkap pada Kamis (6/3) atas tuduhan pelangaran UU ITE dalam orasi Aksi Kamisan, 28 Februari lalu”, tutur M. Andrean.

Dasar yang dipakai untuk penangkapan adalah pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

“Apabila kebebasan berekspresi semua berujung penangkapan apakabar negara hukum yang demokratis ?Aksi Kamisan tersebut jelas menyoroti dan merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menempatkan TNI pada kementerian -kementerian sipil. Rencana ini jelas bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (3) UUD 1945, UU TNI dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI”. Tegas M. Andrean Saefudin.

Hal ini juga dinilai berlawanan dengan agenda reformasi TNI. Memasukan TNI di kementerian-kementerian sipil juga mengingatkan pada dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru yg telah dihapus melalui TAP MPR X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyemangat dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI.

Lebih lanjut M. Andrean mejelaskan “Robet tidak sedikitpun menghina institusi TNI. Dalam refleksinya Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam artian mendorong TNI yang profesional. Baginya, menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan di Orde Baru”.

Menurut kami, pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal-pasal yang selama ini kerap disalahgunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi (draconian laws) yakni Pasal 207 KUHP berbunyi “barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau

badan hukum akandiancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dalam pertimbangannya mengatakan “dalam masyarakat demokratik yang modern maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat pemerintah (pusat dan daerah).”

Bagian lain putusan tersebut mengatakan “Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana, halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau hadan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht).

Pasal 28 ayat (2) jo, UU ITE mengatur “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

PERMAHI menegaskan pertama, Robet tidak menyebarkan informasi apapun melalui elektronik karena yang dianggap masalah adalah refleksinya.

“Kedua, refleksi yang memberikan komentar apalagi atas kajian akademis atas suatu kebijakan tidak dapat dikategorikan sebagai kebencian atau permusuhan. Ketiga, TNI jelas bukan individu dan tidak bisa ‘dikecilkan’ menjadi kelompok masyarakat tertentu karena TNI adalah lembaga negara,” pungkas M. Andrean.

 

(SN)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

HMI Turut Beraksi Di Hari Buruh Mengawal Tuntutan

Komline,Jakarta– HMI cabang Jakarta barat beserta komisariat mercubuana dan satyagam kali ini ikut aksi. dalam …