Home / Berita Tokoh / PERYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN PEMERINTAH CHINA ATAS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG.

PERYATAAN SIKAP DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN PEMERINTAH CHINA ATAS MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG.

Link Banner

Komline,Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), M. Andrean Saefudin menyurati Presiden Republik Indonesia dan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Urusan HAM UNCHR (United Nations High Commission for Human Rigths) di Jenewa, Swiss. Surat itu berisi permohonan kepada UNCHR untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM Berat yang dilakukan Pemerintah China atas muslim Uighur di Xinjiang.

Dalam Press Rilis DPN PERMAHI kepada Media, Jum’at (21/12/2018), surat dalam bahasa Inggris itu juga ditembuskan kepada Sekertaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Arab Saudi dan Dikirim Langsung kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Istana Negara. M. Andrean Saefudin selaku Ketua Umum DPN PERMAHI mengutuk keras perlakuan Permerintah China terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

“PERMAHI Mengutuk keras tindakan kekejaman yang dilakukan Pemerintah China yang memaksa muslim Uighur untuk meninggalkan keyakinan agamanya dan beralih memeluk ateisme,” kata M. Andrean.

Pemerintah China, menurut M. Andrean wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Bahwa HAM merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Keikutsertaan warga dunia dalam pembangunan HAM bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci Hak Asasi Manusia itu sendiri dan menjadi tugas bersama dan tanggung jawab badan-badan Internasional dan Negara Bangsa untuk menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai fokus utama pembangunan.

Termasuk didalamnya menjamin kebebasan memeluk agama. Ribuan muslim Uighur, kata M. Andrean, kini dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi untuk didoktrin paham atesime sesuai dengan ajaran komunis yang secara resmi dianut oleh China.

Perlakuan pemerintah China terhadap muslim Uighur, kata M. Andrean, sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Karena itu, M. Andrean meminta UNCHR segera mengirimkan Tim Penyelidik Iindependen untuk mengungkapkan kepada dunia tentang dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematik dan terstruktur oleh Pemerintah China.

“Dunia harus memberi sanksi tegas atas pelanggaran HAM yang berat itu,” kata dia.
Selain itu, M. Andrean Saefudin mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara aktif memantau dugaan pelanggaran HAM atas umat Islam di China.

Negara-negara OKI harus segera mengambil langkah strategis bersama untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang China.

M. Andrean juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengambil inisiatif membahas dugaan pelanggaran HAM terhadap umat Islam di China.

“Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus mengambil prakarsa mengajak negara-negara anggota OKI lainnya untuk melakukan pertemuan khusus membahas situasi di Xinjiang,” tegas dia.
Presiden Republik Indonesia secara mandiri pun, sambung M. Andrean, dapat mengambil langkah diplomatik mencegah Pemerintah China melakukan pemaksaan terhadap umat Islam di sana.

“Kepentingan China di negara kita juga cukup banyak. Karena itu, kita juga dapat memberi tekanan diplomatik kepada pemerintah China untuk menghentikan pemaksaan terhadap umat Islam di China. Ini adalah persoalan kemanusiaan dan HAM, bukan ingin mencampuri urusan dalam negeri China,” tutur M. Andrean Saefudin.

(Hb)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Sudah Tua, Pohon Tumbang Di Jalan Lintas Palembang-Jambi

Komline,Palembang- Bagi para pengendara di ruas Arus Lalu lintas Sumatera menuju Palembang-Jambi hari ini tampak …

%d bloggers like this: