Home / Curhat Om / PHP TINGKAT TINGGI

PHP TINGKAT TINGGI

Link Banner

Komline, Jakarta- Saudaraku, ” Diluar AKAL SEHAT kalau ada kebijakan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sebelum pilpres 2019.” Jadi teman-teman harus lebih rasional dan realistis melihat situasi menjelang pemilu 2019. Kalau pemeritah mau PEDULI dengan nasib tenaga honorer. Tentu sudah lama pemerintah mempersiapkan payung hukumnya. Sampai saat ini saja revisi UU ASN tidak berjalan walau DPR RI sudah menjadwalkan dalam Prolegnas. Padahal secara politik DPR RI sudah punya kemauan untuk membahas dan ingin menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Tetapi sampai saat ini pemerintah tidak ada langkah-langkah nyata untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Dan yang paling menyedihkan teman-teman tenaga honorer demo berkali-kali didepan istana. Bahkan beberapa kali menginap di depan istana. Tetapi tidak ada pernyataan resmi dan Perhatian dari Presiden terkait aksi tenaga honorer didepan istana.

Oleh karena itu kita harus menentukan SIKAP dan jangan sampai hanya menjadi korban janji-janji palsu menjelang pemilu 2019. 5 tahun waktu yang cukup bagi pemerintah dalam hal ini Presiden untuk membuat kebijakan penyelesaian Tenaga Honorer. Bukan diakhir atau menjelang pemilihan calon presiden pada tgl 17 April 2019 baru ada rencana kegiatan” SILATURAHMI ” dengan tenaga honorer. Buka mata, buka pikiran pakai ” AKAL SEHAT ” . Sehingga teman-teman tenaga honorer tidak menjadi korban ” janji-janji PALSU atau PHP tingkat tinggi ” dari elite kekuasaan.

Mari kita menentukan sikap untuk melakukan perubahan dengan menggunakan hak pilih kita. Memilih calon presiden yang mempunyai komitmen dan program / kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Dalam sebuah komitmen ” KONTRAK POLITIK ” sebagai program proritas untuk menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer dalam 100 hari kerja sejak dilantik menjadi presiden RI. Baik dalam rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang mempunyai payung hukum sebagai jaminan bahwa setiap tenaga honorer mempunyai harapan dan kepastian HUKUM terkait peningkatan STATUS dan KESEJAHTERAAN Tenaga Honorer secara nasional.

Penulis : Hasbi

Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia

(SN)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Mahfud MD : Yang Jadi Presiden Harus Evaluasi UU Pemilu

Komline,Jakarta- Mahfud MD mengungkapkan, dirinya akan meminta revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 setelah Presiden …