Pimpinan DPR-RI Sufmi Dasco Terima Jamuan Buruh Dari KSPI
Komline, Jakarta- Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco yang didampingi oleh rekan-rekan Anggota Komisi III dan Komisi IX, menerima jamuan dari Perwakilan Buruh dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), yang melakukan aksi di halaman gedung DPR terkait dengan aspirasi mereka tentang menolak kenaikan iuran BPJS dan menolak Omnibus Law RUU tentang Cipta Lapangan Kerja pada (20/1).
Dalam pertemuan tersebut juga berdiskusi soal rekomendasi Jamkesnas. “Pertama, perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu bersama fraksi Gerindra melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar dan Menkes berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan menghasilkan 12 rekomendasi yang sudah diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti,” ujar Dasco.
Termasuk , lanjutnya “dalam rekomemdasi tersebut, kami mendorong revisi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS supaya terjadi singkronisasi. Dan kemungkinan besar apa yang diinginkan oleh kawan-kawan insya allah akan terlaksana dan pelaksanaan BPJS kita menjadi lebih baik lagi,”sambungnya
Selain Jamkesnas, anggota pimpinan Dasco juga membahas diskusi terkait dengan Omnibus Law. “saya berharap kepada kawan-kawan bahwa aksi pada hari ini adalah aksi besar-besaran yang pertama dan terakhir. Karena saya fikir, dalam periode kali ini, DPR akan lebih komunikatif,” kata dia.
“Jadi kepada kawan-kawan sekalian saya sudah meminta kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI untuk standby menerima kawan-kawan berdiskusi secara lebih detail. Saya berharap kawan-kawan buruh membentuk tim kecil dan Komisi IX juga membuat tim kecil dan saya akan melakukan supervisi berkairan dengan RUU Cipta Lapangan Kerja ini,” imbuhnya.
Dia juga mengajak para peserta KSPI akan membiasakan untuk melakukan komunikasi dan diskusi saling memberi masukan sampai ada titik-temu untuk membentuk undang-undang yang bagus untuk semua, baik untuk pemerintah, masyarakat, buruh dan juga pengusaha. “Sekali lagi, sebagai Pimpinan DPR RI saya menegaskan bahwa saya akan memfasilitasi dan melakukan supervisi supaya hasil dari RUU ini menjadi positif,” jelasnya.
Kita mengetahui bahwa memang ada target dari Presiden, tapi target itu harus diimbangi dengan situasi terkini, menyesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat dan kawan-kawan buruh.
“Catatan pentingnya adalah kita membutuhkan investasi, investasi harus masuk tetapi dengan tidak mengabaikan hak-hak dari para buruh,” tandasnya.