Home / Berita Tokoh / Pimpinan DPR- Serikat Pekerja Sepakati 4 Point Kesepahaman RUU Omnibus Law Cipta Kerja Ketenagakerjaan

Pimpinan DPR- Serikat Pekerja Sepakati 4 Point Kesepahaman RUU Omnibus Law Cipta Kerja Ketenagakerjaan

Komline,Jakarta- Wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama dengan Pimpinan Baleg DPR RI dan perwakilan dari organisasi serikat pekerja menyampaikan hasil rapat tim bersama antara DPR dan Serikat pekerja/buruh yang dilaksanakan selama dua hari Kamis-Jumat (20-21/8).

Hasil penyampaian rapat tersebut bertempat di Hotel Mulia Jakarta terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, yang disampaikan langsung oleh wakil ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad. dengan hasil kesepahaman bersama sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan materi muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi, tentang :

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

b. Upah

c. Pesangon

d. Hubungan Kerja

e. PHK

f. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

g. Jaminan Sosial

h. dan material muatan lain yang terkait dengan putusan MK harus didasarkan pada putusaan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

2. Berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dikembalikan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama.

3. Berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri maka pengaturannya dapat dimasukan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.

4. Fraksi-fraksi akan memasukan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh kedalam Daftar Inventasis Masalah (DIM) Fraksi.

Saat ditanyai soal keterkaitan RUU rancangan cipta lapangan kerja yang saat ini masih banyak yang bertentangan dimasyarakat, Sufmi menegaskan saat ini pihak DPR dan serikat buruh telah banyak membuat kesepakatan. Sehingga disetujui 4 point kesepahaman soal cipta lapangan kerja.

” RUU cipta kerja ini kita bahas dengan pihak terkait yaitu serikat pekerja. Kami membentuk tim perumus bersama dan telah menyepakati 4 point yang telah disetujui,” tandasnya.

Sebelumnya Pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakati pembentukan tim perumus omnibus law RUU Cipta Kerja bersama dengan serikat pekerja. Tim yang dimaksud untuk membahas RUU Cipta Kerja pada 20-21 Agustus. Dengan harapan ada titik temu dan solusi-solusi terhadap pasal yang dianggap bermasalah.

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Pembahasan Rampung: Ketenagakerjaan Tetap Masuk RUU Ciptaker

Komline, ­­­­Jakarta– RUU Cipta Kerja, salah satunya klaster ketenagakerjaan, banyak mendapat sorotan karena diprotes kalangan buruh. …

%d bloggers like this: