Home / Berita Tokoh / PKPPBJ Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Untuk Awasi Pengadaan Barang Jasa Ditengah Kondisi Darurat

PKPPBJ Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat Untuk Awasi Pengadaan Barang Jasa Ditengah Kondisi Darurat

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Komline,Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp405,1T dalam upaya menangani dampak penyebaran virus corona di Indonesia, dalam Konfrensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang ditayangkan secara langsung melalui akun Youtube resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (1/4/2020).

Alokasi anggaran yang cukup besar yang digelontorkan pemerintah pusat memberikan potensi adanya penyimpangan bahkan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan anggaran bencana ini. Untuk meminimalisir penyimpangan tersebut, Pusat Kajian dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi secara ketat pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemic virus Corona (Covid-19).

Direktur PKPPBJ Muhammad Hidayat Arifin, S,H mengatakan bahwa praktik korupsi bisa ditangani jika ada partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa terutama masyarakat, jangan skeptis terlibat dalam pengawasan proses pengadaan. Walau belum mampu menindaklanjutinya, kalau pengawasan tidak terjadi, maka semakin sulit melakukan penindakan.
Hidayat ingatkan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ditingkat nasional maupun daerah untuk memastikan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam percepatan penangan Covid-19 dilakukan secara efektif, transparan dan akuntabel serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik value for money.

“Mengingat saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, seperti pengadaan APD untuk tenaga medis, maka PKPPBJ dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring dan koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat terkait dengan pencegahan korupsi,” katanya.

Lanjut Hidayat, pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat hingga daerah dan penegak hukum sebenarnya masih kurang. Bentuk pengawasan ini masih bisa dimanipulasi sejumlah oknum. Maka secara individu masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi mencegah terjadinya praktek KKN. Masyarakat dapat melakukan pengawasan. Bila ada penyimpangan, bisa langsung ketahuan dan dilaporkan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak awal, melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SiRUP. Selain itu, masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di daerahnya melalui Sistem Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Online atau Monev Online. Jika ada indikasi penyimpangan, masyarakat bisa mendiskusikan bahkan melaporkan kepada LSM atau Instansi penegak hukum setempat.

Menurut Hidayat, pengawasan oleh seluruh rakyat Indonesia dapat menekan bahkan meminimalkan praktek-prkatek penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya disituasi genting seperti sekarang.

Facebook Comments

Check Also

Ini Alasan Kenapa Kamu Gak Boleh Skip Pakai Sunscreen Setiap Hari!

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0Sudah wajib hukumnya untuk selalu menggunakan sunscreen baik di dalam maupun luar …