Home / Berita Tokoh / PMU Kemitraan Sumsel Dampingi Pengurusan Izin PIRT ke Dinkes OKI

PMU Kemitraan Sumsel Dampingi Pengurusan Izin PIRT ke Dinkes OKI

 

Komline,Kayuagung, Project Manager Unit (PMU) Kemitraan Sumsel melakukan pendampingan dalam pengurusan izin pangan industri rumah tangga (PIRT) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) OKI. PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan oleh usaha skala industri rumah tangga. Surat ini merupakan surat resmi yang ditetap kan oleh Badan pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Koordinator PMU Kemitraan Sumsel, bapak Faisal amir mengatakan makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari sumber daya alam maupun diproduksi oleh industri rumah tangga (IRT). Tingginya kebutuhan makanan menjadi atensi penting bagi pemerintah agar aman dikonsumsi konsumen.

Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan pemerintah adalah surat izin PIRT.

“Saat ini, usaha Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Peduli Gambut di Kabupaten OKI sedang menghadapi masalah yakni belum memiliki surat izin PIRT. Akibatnya, usaha ini kesulitan dalam memasarkan produknya ke berbagai mini market maupun supermarket di Kabupaten OKI,” ujar Faisal amir, Kamis (16/1/2020).

Faisal amir melanjutkan untuk memasarkan produk unggulan Desa Peduli Gambut diperlukan perizinan PIRT, terutama untuk produk jenis makanan dan minuman.

Izin ini sangat penting karena sebagai jaminan bahwa usaha makanan dan minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku dan ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat desa gambut.

“Sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar bagi produk unggulan, proses PIRT ke Dinkes OKI ada sebanyak 10 Desa Peduli Gambut yang ada di Kecamatan Cengal dan Tulung selapan. Produk yang didampingi ada 20 produk unggulan seperti bandeng presto, abon bandeng, kemplang gulung, salai lele, keripik pakcoy, beras sehat gambut, terasi udang, sirup jeruk, sambal lingkum,” tambah Field Supervisor (FS) PMU Kemitraan, Iswandi Gunata.

Sementara itu, Musdarta Pegawai Dinas kesehatan Kabupaten Okgan Komering Ilir.

Pertama, lakukan pendaftaran dengan membawa Surat Permohonan, Data sarana dan produk, Contoh label produk dan persyaratan lainnya. Kedua, pemilik atau penanggungjawab produksi mengikuti pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang antara lain bermaterikan regulasi pangan, . Ketiga, pemeriksaan sarana (rumah produksi) dilakukan oleh petugas Dinkes, kemudian diverifikasi juga pemenuhan CPPB-IRT.

Barulah kemudian keempat, penerbitan sertifikat P-IRT yang umumnya berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang,” Ungkap Pak Musdarta.

(Red)

Facebook Comments

Check Also

Victorian Arnoldy Pemimpin Pemuda Muhammadiyah Lubuk Linggau Berharap Pemerintah Segera Melakukan Lock Dwon Seluruh Wilayah di Indonesia

Komline,Sumsel-Pimpinan daerah pemuda muhammadiyah kota lubuk linggau, Victorian Arnoldy mendesak Pemerintah pusat harus serius tangani …

%d bloggers like this: