Home / Berita Tokoh / Politik Dan Hukum / Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme, Azis Syamsuddin: Masyarakat Harus Diberikan Pemahaman Agar Ikut Berpartisipasi

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme, Azis Syamsuddin: Masyarakat Harus Diberikan Pemahaman Agar Ikut Berpartisipasi

Komline, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme 2020-2024.

Tujuan diterbitkannya Perpres tersebut adalah untuk melindungi warga dari ekstremisme berbasis kekerasan.

“RAN PE bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme,” bunyi pasal 2 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Menurutnya, dibutuhkan strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu serta komitmen seluruh instansi pemerintah dan peran aktif masyarakat sebagai acuan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman ekstremisme di Indonesia.

“Saat ini ancaman ekstremisme semakin meningkat berbasis kekerasan diawali serangkaian aksi penghasutan, berita bohong hingga framing berita, sebagai teror informasi yang merupakan dasar dari berbagai hal yang mengarah pada terorisme di Indonesia dan telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).

“Serta dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta, pemerintah untuk dapat menjabarkan secara detail mengenai kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori ekstremisme agar tidak menjadi salah tafsir dan munculnya stigmatisasi di tengah masyarakat.

“Pemerintah harus menjelaskan kategori hukuman atau pelanggaran apa yang dapat mengarah kepada pidana kepada terduga ekstrimis, serta dapat memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan keterampilan dalam mencegah ektrimisme, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Dugaan Korupsi Ditengah Pandemi , Gerakan Mahasiswa & Pemuda Lahat Treatrikal Menabur Bibit Jagung didepan KPK

Jakarta – (Gemapela) Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat siang ini melakukan aksi demonstrasi di KPK …

%d bloggers like this: