Home / Berita Tokoh / Putusan KPU Ogan Ilir Dinilai Salahi Prosedur , Dalam Waktu Dekat Massa Ancam Gruduk Gedung DKPP RI

Putusan KPU Ogan Ilir Dinilai Salahi Prosedur , Dalam Waktu Dekat Massa Ancam Gruduk Gedung DKPP RI

Komline, Jakarta– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, resmi mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana nomor urut 2, Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak, pada Pilkada Serentak 2020.

Keputusan tersebut pun dinilai cacat prosedur oleh Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Heru Widodo S.H.,M.Hum, mengatakan pembatalan pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati Ogan Ilir, Ilyas-Endang oleh KPU setempat didasarkan pada laporan pelanggaran yang telah kadaluwarsa.
Dsiamping itu, ia pun mengungkapkan bahwa Laporan berulang atas peristiwa hukum yang sama di Bawaslu merupakan pelanggaran terhadap larangan double jeopardy dalam penegakan hukum dan tidak memberi kepastian hukum bagi paslon.

Menanggapi hal yang terus bergulir karena diskualifikasi yang dilakuakan oleh KPU Ogan Ilir , pasangan petahana Ilyas Panji Alam dan Endang PU menempuh langkah hukum.

Selain menggugat atau banding atas surat keputusan tersebut, Petahana ini juga memastikan akan melaporkan kedua instansi tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu atau DKPP.

Melalui Ketua Kuasa Hukum pasangan Ilyas Panji Alam dan Endang PU, Firly Darta memastikan pihaknya sudah mendaftarkan perkara gugatan (banding) atas surat keputusan KPU nomor 263/H.K.03.1/KPt/1610/KPU-Kab/X/2020.
Disamping itu, respon terhadap Diskualifikasi ini pun diberikan oleh Aktivis Sumsel Harda Belly, ia menilai melaporkan KPU dan Bawaslu Ogan Ilir ke DKPP merupakan pilihan sangat tepat, karena dinilai salah prosedur dalam mengambil keputusan bahkan diduga tidak netral dan berpihak kepada salah 1 paslon.

“Kita ketahui kabupaten Ogan Ilir memiliki dua paslon yang akan bertarung yaitu Panca – Ardani dengan no urut 1 dan Ilyas – Endang nomor urut 2, Panca sendiri merupakan putra dari Wakil Gubernur Sumsel yaitu Mawardi Yahya sekaligus merupakan mantan Bupati Ogan Ilir” ungkapnya.

Selain itu, ia pun mengungkapkan bahwa adanya dugaan KPU dan Bawaslu Ogan Ilir tidak netral, karena pelanggaran yang dilaporkan sudah kadaluarsa.
“Toh kalau mau melihat paslon nomor urut 1 juga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kampanye yang juga telah di laporkan ke Bawaslu” ujarnya (16/10/2020).

Ia pun berharap bahwa DKPP RI akan memberikan sanksi tegas kepada Bawaslu dan KPU Ogan Ilir ini dan semoga Putusan di MA nanti membatalkan putusan yang di keluarkan oleh KPU yang telah mendiskualifikasi pasangan Ilyas – Endang.

KPU dan Bawaslu Ogan Ilir jangan rebut dan hilangkan hak suara dari pendukung Ilyas – Endang dan biarkan masyarakat yang menentukan pilihan .

Harda mengatakan dalam waktu dekat  kami juga akan Guduk gedung  DKPP RI untuk meminta DKPP RI nantinya memberikan sanksi berat  kepada seluruh anggota KPU dan Bawaslu Ogan Ilir.

Biarkan Masyarakat Ogan Ilir mempunyai Pilihan untuk menentukan pemimpin 5 tahun kedepan, jangan sampai ada upaya-upaya dengan cara yang tidak sehat agar pilkada ini hanya di ikuti satu calon dengan melawan kotak kosong” tandasnya.

(Red)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

ALIANSI MAHASISWA SUMATERA SELATAN NYATAKAN SIKAP TERHADAP OMNIBUS LAW

Komline, Jakarta- Pada tanggal 05 oktober 2020, pukul : 22.00 Wib. Telah disahkan Undang-Undang Omnibus …

%d bloggers like this: