Home / Peristiwa / Segera Lapor! Pemberi Dan Penerima Money Politik Bisa Dikenakan Sanksi Pidana

Segera Lapor! Pemberi Dan Penerima Money Politik Bisa Dikenakan Sanksi Pidana

Link Banner

Komline, Lahat- Pemilihan calon kepala daerah digelar serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Namun, Menjelang Pilkada, money politic selalu menjadi polemik di masyarakat. Sebab, politik Bagi-bagi uang ini sudah membuat masyarakat menjadi tidak sadar dan akhirnya melahirkan pemimpin yang salah.

Penerima dan pemberi uang hasil politik uang dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa pembatalan calon dalam proses pilkada/diskualifikasi, bagi yg terbukti melakukan pelanggaran money politic juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai dg UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

SANKSI ADMINISTRASI

Pada Pasal 73 mengatur bahwa :

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau

2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI PIDANA

Sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang tidak saja dikenakan kepada pemberi tetapi juga dikenakan kepada pemilih sebagai penerima dengan ancaman pidana yang sama, Ancaman Pidana dalam Pasal 187 A pelaku dijatuhi pidana secara kumulatif yaitu pidana Penjara yang ditambah juga dengan pidana denda, pelaku dikenakan pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Untuk itu, segera laporkan ke PANWASLU setempat jika ada pemberi dan penerima yang melakukan politik uang.

MARI SEMUA AWASI JALANNYA PEMILUKADA AGAR BERSIH, KARENA INI BAGIAN DARI PROSES DEMOKRASI KITA DALAM MEMILIH PEMIMPIN YANG BAIK, JUJUR, ADIL DAN AMANAH.

(sn)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Gerakan Emak-Emak Lakukan Aksi di Mabes Polri

Komline-Jakarta-Gempur (gerakan Emak-emak Perduli Rakyat melakukan orasi di depan Mabes Polri pada hari Rabu,12 September …