Home / Berita Tokoh / Politik Dan Hukum / Soal Pencopotan Kepala Daerah, Dasco: Mesti Lalui Kajian Mendalam

Soal Pencopotan Kepala Daerah, Dasco: Mesti Lalui Kajian Mendalam

Komline, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkanang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19. Gerindra menilai pencopotan kepala daerah mesti melalui kajian yang mendalam.
“Ya kalau soal sanksi pencopotan mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak,” kata Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Namun, di sisi lain, Dasco mengapresiasi peraturan itu selama dibuat dalam rangka menangani COVID-19. Wakil Ketua DPR RI itu berharap aturan yang telah dikeluarkan untuk menangani COVID-19 berjalan dengan baik.
“Ya menurut saya apa pun itu peraturan Mendagri yang dikeluarkan sepanjang memang peraturan untuk bagaimana mencegah dan mengurangi pandemi COVID-19 itu patut kita apresiasi. Dan aturan itu mengikat kepada tataran di bawah koordinasi Mendagri maupun juga masyarakat, dalam hal penanganan COVID-nya,” ujarnya.
“Oleh karena itu, saya pikir hal tersebut tidak usah menjadi dinamika karena aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan baik dalam rangka mencegah perluasan pandemi COVID-19 yang saat ini juga agak mengkhawatirkan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan COVID-19.
Instruksi Mendagri tersebut dikeluarkan sebagai respons atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta konsistensi kepatuhan protokol COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. Hal tersebut merespons terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini.
“Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” kata Tito.
Tito mengingatkan sanksi pemberhentian kepala daerah jika melanggar ketentuan. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah,” ujar Tito.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Junimart Girsang merespons instruksi Tito tersebut dengan langsung menjelaskan contoh kasus, yakni permintaan klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas dugaan pelanggaran prokes di acara Habib Rizieq Syihab. Junimart mengatakan pencopotan Anies tergantung hasil pemeriksaan polisi.
“Kalau pertanyaan misalnya Anies bisa diberhentikan, tergantung gimana proses penyelidikan di kepolisian, tentu yang diterapkan itu pasti UU No 6 tahun 2018. Di pasal 23 tentang kekaratinaan dan kesehatan, kenapa demikian, itu kan jelas diatur,” sebut Junimart.
“UU Kekarantinan itu bisa diterapkan kepada tempat atau daerah yang sudah diletakkan status, DKI PSBB. Tentu PSBB kan sudah jelas, dibatasi, terbatas semua, tapi malah ini dibiarkan begitu saja, kita lihat bagaimana proses penyelidikan di kepolisian,” lanjutnya.

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Terkait UU Ciptaker, Mahfud Sebut Perppu Pembatalan Belum Jadi Opsi

Komline, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang …

%d bloggers like this: