Home / Berita Tokoh / Susno Duadji Pertanyakan Kasus Dana Bansos Sumsel, Jangan Ada Korupsi Dalam Menangani Perkara Korupsi .

Susno Duadji Pertanyakan Kasus Dana Bansos Sumsel, Jangan Ada Korupsi Dalam Menangani Perkara Korupsi .

Link Banner

Komline, Jakarta– Komjen Purn. Susno Duadji, menilai kasus yang terjadi soal tertangkapnya para koruptor 40 anggota DPRD di Malang beberapa waktu ini, mengingatkan kembali kepada masyarakat, soal kasus perkara korupsi dana bansos yang terjadi Sumsel, (10/9).

Ia menilai kasus korupsi yang terjadi pada anggota DPRD Malang tak hanya APBDP saja tetapi juga terjadi di Kabupaten kota dan provinsi lain seperti korupsi dana Bansos oleh anggota DPRD Sumsel.

“Korupsi bersama DPRD & PEMDA, terjadi di Malang 40 anggota DPRD Kota Malamg bersama Walikota dalam pengeshana APBDP, hal ini tdk hanya terjadi di Malang, misal dana bansos Di Sumsel,” katanya.

Ketum TP Sriwijaya itu, mempertanyakan perihal sikap kejaksaan soal ketuntasan perkara dana bansos yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumsel yang pernah heboh di Sumsel.

“Di Sumsel pernah heboh Korupsi Dana Bansos oleh anggota DPRD Provinsi Sumsel dan pejabat Pemprov Sumsel, tapi masyarakat masih penuh tanda tanya, apakah sudah tuntas atau masih ada tersangka lain ?” ujarnya penuh tanya.

Apalagi, kasus perkara korupsi dana bantuan sosial ini adalah kasus lama, hingga kini belum usai. “Kasus Bansos Provinsi Sumsel ini sudah lama sekali lima tahun lebih gak tuntas,” lanjutnya.

Jika pun masih ada tersangka lain, menurutnya pihak kejaksaan harus memeriksa tersangka sebagai terdakwa. “apakah yang berwenang mengeluarkan uang Bansos itu cukup sampai di Kepala Biro Keuangan Provinsi saja atau ada pejabat lain yang lebih berwenang, kalau ada maka harus diperiksa dan diajukan sebagai terdakwa,” ujarnya.

Namun, disisi lain ia juga menjelaskan bahwa ada perbedaan untuk pengananan kasus korupsi yang terjadi di keanggotaan DPRD Malang yang langsung ditangani oleh pihak KPK. Sedangkan kasus korupsi bansos di DPRD Sumsel yang dilimpahkan langsung ke kejaksaan. “Beda ya, untuk kasus DPRD dan Pemda Malang diperiksa KPK sehingga cepat, dan memyeluruh, perkara Bansos Sumsel ditangani Kejaksaan. Sehingga banyak tanda tanya,” jelasnya.

Disisi lain, meragukan soal perkara dana bantuan sosial yang masih belum usai, Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian Indonesia itu juga berharap kasus perkara korupsi dana bansos yang terjadi Sumsel itu, di dapat diungkap sampai tuntas siapapun yg terlibat jangan pandang bulu.
“kalau penangan perkara tidak tuntas agar KPK turun tangan, take over perkara ini. Jadi, jangan ada korupsi dalam menangani perkara korupsi,”pungkasnya.

 

(Harda Komline)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Dua Pelaku Maling Motor Berhasil Diringkus Satreskrim Polres OKU

Komline, OKU – Pada hari sabtu (15/09/2018), sekitar jam 22.00 WIB, Tim Buser Polres OKU …