Home / Seputar Daerah / Terkait Dugaan Mark Up Anggaran DPRD Lahat, JPKP  Minta Usut Tuntas

Terkait Dugaan Mark Up Anggaran DPRD Lahat, JPKP  Minta Usut Tuntas

Komline, Jakarta- Pemerintah kabupaten Lahat telah menganggarkan untuk  belanja barang dan Jasa pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  telah terealisasi sebesar Rp. 60.076.186.000,00 atau sebesar (80,83).

Hasil yang dilaporkan pemeriksaan No. 28.C/LHP/XVIII.PLG/2018 yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK secara uji petik pada pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah para Anggota DPRD dan pendamping yang dilaksanakan bulan Januari sampai dengan April 2017 menunjukkan selama periode tersebut terdapat indikasi penyimpangan penggunaan anggaran yang berdampak merugikan keuangan negara, yaitu berupa sebanyak 224 Surat Perintah Tugas (SPT) terdiri dari sebanyak 116 SPT para Anggota DPRD dan sebanyak 108 SPT pendamping.

Selanjutnya untuk pertanggung jawaban kegiatan  para Anggota DPRD dan pendamping melampirkan tagihan hotel sebagai bukti penginapan. Untuk menguji atas kebenaran pertanggungjawaban tagihan hotel, Tim Pemeriksa BPK melakukan konfirmasi kepada pemilik 42 hotel dengan data berupa nama, nomor tagihan, nomor kamar, tanggal check in, tanggal check out, dan room rate sesuai bukti yang dilampirkan.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, sebanyak 21 hotel telah memberikan jawaban konfirmasi yang menunjukkan terdapat sebanyak dua bukti yang dinyatakan menginap, enam bukti dinyatakan menginap namun room rate tidak sesuai, maksudnya adalah ditemukan dalam daftar tamu hotel, tetapi menurut informasi yang didapat dari pihak hotel ternyata room rate nya lebih besar dari catatan yg didapat dari pihak hotel, dan sebanyak 371 dinyatakan tidak menginap, yaitu tidak ditemukan dalam daftar tamu hotel.

Bahkan terdapat nomor kamar yang tidak pernah ada di hotel tersebut sebagaimana yg telah dilaporkan oleh para anggota dewan. Selain itu juga terdapat bill hotel yang telah tidak dipakai pada sehingga  bukti bukti yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban menunjukkan terdapat bukti yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan adalah sebesar Rp 1.622.771.408,00.

Sehingga  Anggaran Biaya Belanja di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat  pada tahin 2020  untuk dipertanyakan dan di usut sejauh mana kebenaran serta di  alokasi pengunaan Dana angaran DPRD yang ada sehingga dugaan adanya indikasi KKN, Mark Up dapat jelas dimata masyarakat.

Terkait adanya dugaan penyimpangan, Anggaran biaya pada pengadaan pakaian dinas, biaya belanja makan minum, serta perjalanan dinas anggota DPRD kabupaten lahat tahun 2020,  sikap Ferizan.Amd selaku ketua DPD Jaringan Pendampang Kebijakan Pembangunan (JPKP) Meminta kepada pihak yang berkompeten untuk melakukan Pemeriksaan secara  Objektif dan Prefosional  dalam tugas sebagai Pemeriksa terkait adanya  indikasi Penyimpangan, Mark up Dana Anggaran di DPRD Kabuoaten Lahat tahun 2020 .

“Tidak menutup kemungkinan dana Anggaran Miliyaran yang ada dapat dikorupsi seperti terjadi beberapa waktu lalu, para anggota DPRD Kabupaten Lahat biaya Anggaran untuk Perjalanan Dinas  pada tahun 2017 sebesar Rp. 74.322.050.000,00  diketahui hasil pemeriksaan pihak Inspektorat, BPKP BPK RI menemukan LPJ perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lahat yang fiktif” ujar Ferizan.

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

KMHDI Sumsel Menuntut KPK Segera Usut Laporan Gemapela Perihal Dugaan Korupsi Dana Covid 19 Kab, Lahat

Palembang-(03/03/2021), Pandemi membuat perekonomian semakin tidak stabil dan tingginya inflasi membuat masyarakat semakin menjerit untuk …

%d bloggers like this: