Home / Berita Tokoh / Terkait Ijazah Palsu Cik Ujang, DPD IMM Sumsel: Kami Berasumsi Bahwa Ada Indikasi Penyogokan/ Penyuapan

Terkait Ijazah Palsu Cik Ujang, DPD IMM Sumsel: Kami Berasumsi Bahwa Ada Indikasi Penyogokan/ Penyuapan

Komline, ­­­­Jakarta– Organisasi Kepemudaan sumatera selatan bersatu. (DPD IMM SUMSEL, BADKO HMI SUMBAGSEL, PD KMHDI SUMSEL, DPD GMKI KOTA  PALEMBANG , Kembali mengkritisi dugaan tindak pidana penggunaan dan atau jual beli ijazah palsu Cik Ujang bupati kabupaten lahat, Sumatera Selatan. OKP Sumatera Selatan bersatu menegaskan kasus Cik Ujang Bupati kabupaten lahat sudah di ambang batas karena sampai detik ini belum ada kejelasan dari pihak Kabareskrim polri.

Melalui surat yang berkop Kementrian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan tinggi, yang bernomor: 461/E2/TU/2020, yang ditandatangani direktur pembelajaran dan kemahasiswaan Aris Junaidi, telah mengeluarkan putusan terkait status ijazah Cik Ujang. Kemendikbud memutuskan ijazah Strata Satu (SI) gelar Sarjana Hukum Cik Ujang yang dikeluarkan Universitas Sjakhyakirti Palembang Dan Kopertis Wilayah II Sumatra Selatan pada 2013 silam tidak sah.

Dalam surat itu, disebutkan ijazah yang dikeluarkan Universitas Sjakhyakirti Palembang Dan Kopertis Wilayah II Sumatra Selatan pada 2013 silam tidak sah karena bertentangan dengan surat Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 595/D5.1/T/2007.

Keputusan tersebut berkenaan dengan kelas jarak jauh dan kelas Sabtu-Minggu yang sebelumnya sudah dilarang Kemendikbud.

Kami mengapresiasi Kemendikbud sudah melakukan tugasnya. Ijazah yang diperoleh Cik Ujang itu tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk pengurusan jenjang karier. Menurut kami perpindahan menjadi anggota DPRD ke Bupati itu juga jenjang karier, termasuk dalam administrasi negara, Ini seharusnya menjadi rujukan dan menjadikan surat kemenristekdikti sebagai temuan oleh Kabareskrim polri.

Ketua Umum DPD IMM SUMSEL, IMMawan Muhammad Iqbal. OKP Sumsel Bersatu kembali menyikapi kasus ini, “Terkait dugaan jual beli ijazah yang di lakukan Cik Ujang Bupati Kabupaten Lahat sampai hari ini belum ada upaya dan tindak lanjut dari Kabareskrim polri membuat miris Seluruh Organisasi Kepemudaan Sumsel terutama dunia pendidikan Sumatera Selatan, pemberantasan jual beli ijazah yang ada di Indonesia seharusnya di prioritaskan karena ini adalah tamparan bagi institusi pendidikan Indonesia” ujarnya saat ditemui di Palembang, Sumatera Selatan. (3/10/2020)

Iqbal melanjutkan, “Bahwa Ada apa dengan Kabareskrim Polri saat ini karena Sampai detik ini tidak ada sedikitpun tindakan atau upaya yang di lakukan Kabareskrim Polri terkait kasus ini”.

“Dengan waktu yang ada seharusnya sudah ada pemanggilan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut dari pihak Kabareskrim polri  terhadap kasus yang di lakukan Cik Ujang atas dugaan jual beli ijazah palsu tersebut ,tetapi kami Sangat sayangkan beberapa instansi-instansi yang berkompeten untuk membongkar status atau menetapkan status ijazah tersebut malah bungkam, Apakah dunia pendidikan hari ini sudah hancur hanya karena uang, Kami berasumsi bahwa ada indikasi penyogokan/penyuapan kepada instansi-instansi yang punya kewenangan untuk membongkar kasus ijazah tersebut. Dan kami meyakini adanya indikasi elit politik Sumatera Selatan yang ikut melindungi perguruan tinggi tersebut” tegasnya.

kami pastikan Organisasi Kepemudaan Sumatera Selatan Bersatu akan menyambangi Mabes Polri guna mendesak Kabareskrim Polri untuk segera Menindaklanjuti kasus ini dan kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas ” tutup nya.

(Red)

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1P/PAP/2020 yang mengabulkan permohonan calon bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam adalah putusan yang adil

Komline, Jakarta- Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Imam Hanafi Abdullah menilai putusan Mahkamah Agung …

%d bloggers like this: