Home / Berita Tokoh / Politik Dan Hukum / Terkait Tenaga Honorer, DPR RI Minta Kepala Daerah Harus Diawasi

Terkait Tenaga Honorer, DPR RI Minta Kepala Daerah Harus Diawasi

Komline, Jakarta- Komisi II DPR RI mengusulkan beberapa poin terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu poin yang diusulkan adalah pengangkatan tenaga honorer untuk jadi PNS.

Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun meminta kepala daerah diawasi agar tidak ada yang memanfaatkan situasi ini. Dia meminta pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini harus tertibkan kepala daerah karena pemilihan langsung kepala daerah ini akibatnya tim sukses kemudian ditarik jadi honorer-honorer terus tiap tahun seperti ini. Kalau memang ini tidak benar suruh KPK periksa kepala daerah masukan ke penjara, tidak boleh begini itu tidak benar,” tegasnya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang masih berharap menggantungkan hidupnya dari menjadi pegawai pemerintah. Padahal masa depannya dianggap masih belum jelas.

“Ini idealisme pemerintah untuk menertibkan ASN tapi realitas hari ini ratusan ribu warga negara republik Indonesia berharap hidup dari sini dan sudah menteri yang ketiga tidak menyelesaikan persoalan. Akhirnya rakyat jadi bingung kerja di situ, gantung harapan di situ tapi tidak jelas masa depannya,” tuturnya.

Link Banner Link Banner
Facebook Comments

Check Also

IMM Sumsel Apresiasi Gemapela Laporkan Dugaan Korupsi Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat Ke KPK

Sumatera Selatan – Lahat, menjadi mercusuar bagi Gerakan Kepemudaan di daerah untuk bersuara dan selalu …

%d bloggers like this: