Home / Berita Tokoh / Tokoh Pemuda Sumsel: Pjs. Bupati Musi Rawas mesti berada dalam koridor Permendagri

Tokoh Pemuda Sumsel: Pjs. Bupati Musi Rawas mesti berada dalam koridor Permendagri

Komline, Jakarta- Semakin memanasnya tensi politik di kabupaten Musi Rawas dalam perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 akan datang terus meningkat.

Salah satu penyebab tensi politik di Kabupaten Musi Rawas semakin memanas belum lama ini ada tindakan yang di lakukan Pjs Bupati Musi Rawas yang mendesak agar salah satu tim Paslon Bupati Musi Rawas Transparan mengenai keadaan kesehatan Paslonnya dan di umumkan ke publik dan tindakan ceroboh yang dilakukan Plt Kadinkes Musi Rawas yang juga rangkap jabatan di Instansi berbeda yang berada di Pemkab Musi Rawas juga sama menuai banyak kontra di ruang publik.

Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan turut memberikan tanggapan. Saat dikonfirmasi via Whatsapp oleh awak media, Bambang mengatakan seharusnya Pjs. Bupati Musi Rawas lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan di situasi tensi politik Musi Rawas semakin memanas.

“Menurut saya agak sedikit ‘lebay’ apa yang dilakukan Pemkab Musi Rawas khususnya Pjs. Bupati Bpk. Ahmad Rizali dalam merespon situasi politik pilkada di Musi Rawas, Pemkab Mura jangan melangkahi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mura. Saya paham beliau ini (Pjs. Bupati Mura) salah satu Alumni Fisip Unsri tentu beliau juga kenal dengan ketua IKA Fisip Unsri saat ini yang juga salah satu ASN di Pemkab Musi Rawas serta salah satu lingkaran keluarga dari Paslon Petahana” Ungkap Bambang Irawan via Pesan Whatsapp yang juga putra daerah Desa Petunang Musi Rawas.

Harapannya, sambung Bambang. Pjs Bupati Mura bisa menjaga tensi hubungan politik secara profesional dengan bersikap Netral dan jangan terjebak dalam situasi Pilkada Mura saat ini karena akan berdampak berbahaya bagi status ASN-nya jika sampai terbukti keberpihakan terhadap salah satu paslon bupati.

“Saya sebenarnya sungkan berkomentar perihal ini namun sepanjang saya amati beliau selama jadi Pjs. Bupati Mura, beliau sedikit ‘Offside’ dari hal kewajaran tugas dan wewenang sebagai Pjs. Bupati seperti yang dituangkan dalam aturan permendagri mengenai tugas dan wewenang seorang Pjs Kepala Daerah, jangan sampai beliau pikir orang Mura ini tak paham apa tugas dan wewenang Pjs. Bupati seperti apa, tentu harapan saya, beliau Netral ya dan silahkan berjalan sesuai tupoksinya sebagai Pjs. Bupati., Terakhir, kami juga mengawasi Realisasi anggaran Covid-19 yang fantastis tersebut oleh Pemkab Mura, jangan sampai anggaran covid-19 di salah gunakan untuk kepentingan salah satu Paslon Bupati” Tuturnya.

Bambang mengatakan Pihaknya tetap akan mengawasi segala bentuk realisasi anggaran Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak di salah gunakan untuk kepentingan politik paslon tertentu dan pihaknya juga mengawasi ketat proses Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di 7 Daerah Kabupaten di Sumatera Selatan agar berjalan dengan Politik Kedewasaan sehingga dapat Jurdil, aman, damai dan ia berharap Pilkada serentak 2020 ini menjadi Tarung Ide dan Gagasan untuk kemajuan daerah masing-masing bukan menjadi ajang saling membuka aib masing-masing paslon.

Link Banner
Facebook Comments

Check Also

Ketua Gemapela Tegaskan Nepotisme dan Kolusi Terjadi Pada Pengangkatan Dirut PDAM

Komline, Jakarta- Kejaksaan Negeri Lahat telah meningkatkan perkara pengangkatan Dirut PDAM Lahat ke tahap Penyidikan, …

%d bloggers like this: