Peristiwa

Usai Tersangkakan Eks Dirut PTBA, Harda Belly Pertanyakan Keseriusan Kejati Sumsel Usut Dugaan Korupsi Tahun Jamak OI

google.com, pub-5445025501323118, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Komeringonline, Jakarta – Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyoroti penegakan hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) yang mengungkap kasus korupsi akuisisi anak perusahaan yang menyeret mantan dirut PT Bukit Asam (PTBA).

Tidak berhenti disitu, menurut Harda, Kejati Sumsel masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Bahkan, laporan dugaan korupsi yang telah bertahun-tahun belum juga ditindaklanjuti terkait kasus korupsi proyek tahun jamak 2007-2010 Ogan Ilir.

“Kejati Sumsel masih banyak tugas yang belum diselesaikan, terutama dengan dugaan korupsi tahun jamak Ogan Ilir 2007-2010 yang diduga melibatkan Wagub Sumsel Mawardi Yahya,” kata Harda kepada media, Senin (28/8/2023).

Harda meminta Kejati Sumsel tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi di Sumatera Selatan. Menurutnya, dugaan korupsi tahun jamak Ogan Ilir sudah ia kawal sejak beberapa tahun ini, namun belum ada tindak lanjut dari Kejati Sumsel.

“Apa kabar kasus korupsi tahun jamak? Kejati Sumsel jangan tebang pilih. Kasus korupsi tahun jamak ini ratusan miliyar. Jangan karena diduga ada keterlibatan Wagub Mawardi Yahya, Kejati Sumsel tidak berani mengusutnya,” tegas Harda.

Selanjutnya, aktivis asal Sumsel ini mengaku sudah beberapa kali menyuarakan dugaan korupsi tahun jamak Ogan Ilir tersebut sampai ke Kejagung RI, namun sampai saat ini belum juga ada tindak lanjut. Padahal, menurutnya, kasus korupsi proyek tahun jamak tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah dinyatakan harus mengembalikan 103 Miliyar.

“Laporan soal korupsi tahun jamak Ogan Ilir ini sudah kami masukkan juga, namun sampai saat ini belum juga ada tindak lanjut, bahkan laporannya juga sampai ke Kejagung RI. Kejati Sumsel jangan sampai tutup mata terkait kasus korupsi proyek tahun jamak Ogan Ilir ini,” ungkapnya.

“Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK sudah jelas bahwa proyek tahun jamak itu harus mengembalikan 103 Miliyar. Kejati tunggu apa lagi? Sekali lagi, Kejati jangan sampai tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi, apalagi kasus korupsi tahun jamak ini diduga kuat ada keteribatan Wagub Mawardi Yahya, yang saat itu menjabat Bupati Ogan Ilir,” pungkasnya.

Facebook Comments

Related Articles

Back to top button