Home / Peristiwa / Wagub Sumsel Diduga Terseret Kasus Korupsi Jamkrida

Wagub Sumsel Diduga Terseret Kasus Korupsi Jamkrida

Komline, Jakarta- Untuk diketahui, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel, mencium dugaan korupsi pada perusahaan umum daerah PT Jamkrida dalam penggunaan laba bersih tahun buku 2016, 2017, 2018, dan 2019 sebagai pembagian deviden kepada Pemprov Sumsel sebesar Rp1.644.543.738.

Guna melengkapi penyelidikan, Subdit III Tipid Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumsel, melayangkan surat pemanggilan kepada Dian Askin Hatta Direktur Utama PT Jamkrida periode 2016-2019, dan pemanggilan tersebut tercatat dalam surat nomor: B/651/II/2021/Ditreskrimsus tertanggal 18 Februari 2021.

Sementara itu, Dian Askin Hatta, Direktur Utama PT Jamkrida periode 2016-2019, tidak membantah terkait pemanggilan tersebut.

“Sudah saya jelaskan kepada penyidik terkait pembagian deviden,”ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (23-2).

Pembagian deviden, menurut Dian Askin, dilakukan sudah melalui persetujuan dan keputusan pemegang saham utama, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Pembagian deviden 2019 atas persetujuan pemegang saham, dalam hal ini kemarin Pak Mawardi yang datang,” pungkasnya.

Pemegang saham dalam hal ini Pemprov Sumsel yang diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) menyetujui dan memerintahkan pembagian deviden saham pada rapat sirkuler pemegang saham Jamkrida.

Pernyataan persetujuan ini tertuang pada RUPS dan diaktekan di hadapan Notaris Ny. Elmiantini SH, SpN pada bulan Februari 2020. Rapat sirkuler ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2019 sebelum tutup buku tahun 2019, serta di dalam akte itu dinyatakan bahwa pembagian deviden dan bonus disetujui dalam Rapat sirkuler pemegang saham yang dipimpin oleh Wagub Sumsel.

Pembagian deviden saham menjadi polemik ketika dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ke Aparat hukum. Aparat hukum dari Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumsel melakukan penyelidikan terkait pelaporan ini dan telah melakukan pemanggilan – pemanggilan saksi.

Menanggapi hal itu, Deputy MAKI Sumsel, Ir Feri Kurniawan, menuturkan bahwasannya hal wajar dan patut diapresiasi langkah Kejati dan Polda Sumsel karena terkesan ada indikasi tindak pidana korupsi mengusut dugaan tersebut.

“Wagub Sumsel “MY” mewakili Pemprov Sumsel selaku pemegang saham mayoritas menjadi salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait persetujuan pembagian deviden saham. Sementara Dewan Direksi Jamkrida tidak terkait dengan persetujuan ini karena diputuskan dalam rapat – rapat sirkuler dan RUPS,” ujar Feri, Rabu (24/2).

Menurut Feri, info yang didapatkan MAKI, Dewan Direksi Jamkrida sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan dan Kepolisian terhadap indikasi dugaan korupsi ini. Kejati dan Polda Sumsel beranggapan membagikan deviden saham dalam kondisi perusahaan yang terkesan “kurang sehat” beraroma korupsi.

“Sejatinya pihak aparat hukum memanggil Wagub Sumsel selaku perwakilan pemegang saham, kalaupun indikasi korupsi ini mengarah ke Wagub Sumsel karena diduga menyetujui pembagian deviden saham, maka harus ditindaklanjuti oleh APH dengan transparan dan tanpa pandang bulu”, kata Feri.

Feri menuturkan, ada baiknya dugaan korupsi ini ditembuskan ke KPK guna melakukan supervisi dan membantu APH Sumsel dari intervensi pihak tertentu, dan kalaupun Wagub Sumsel terlibat dalam tindak pidana ini, MAKI Sumsel berharap tindak lanjut secara hukum dan akan mengawal perkara ini sampai dengan tuntas.

Facebook Comments

Check Also

Bulan Ramadhan, Puan Maharani: Momentum Tingkatkan Kepedulian pada Sesama

Komline, Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan menjadi momentum …

%d bloggers like this: